Kasus Mahedar Berjalan Tempat, Begini Kata Polisi

Ambon, TM.- Pengusutan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Gubernur Murad Ismail bergerak lamban. Murad melaporkan Yusri AK Mahedar.

Mahedar mnnjabat Ketua Bapilu, DPD Golkar Maluku. Polisi menyebut, ada beberapa saksi yang kembali dijadwalkan untuk diperiksa penyidik.

“Bukan tidak jalan. Jalan. Sementara kita agendakan saksi lagi. Ada beberapa saksi tambahan yang sudah kita jadwalkan untuk diperiksa,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, AKP Mido J Manik kepada media ini, Kamis 10 Desember 2020.

Menurutnya, pemeriksaan saksi tambahan untuk memperkuat dugaan perbuatan pidana Dade, sapaan Akrab Yusri AK Mahedar terhadap Murad Ismail yang juga Ketua DPD PDIP Maluku.

“Kita gelar setelah saksi tambahan ini kita periksa. Pasti jalan, dan secepatnya kita akan sampaikan kepastian hukumnya,” tandas Mido.

Diketahui, sehari Sebelum Murad melapor ke Polresta Ambon, Kamis, 12 November 2020, DPD PDIP Maluku juga telah melayangkan laporan yang sama terhadap politisi Partai Golkar Maluku itu. Laporan tersebut, disampaikan Dominggus Semuel Huliselan,selaku kuasa hukum Murad Ismail, dengan nomor: LP/875/K/XI/2020, diterima Kanit SPKT, Polresta Ambon, Ipda Amirudin SH.

Politisi Golkar Maluku Yusri AK Mahedar selain dilaporkan oleh DPD PDIP Maluku, juga dilaporkan Murad Ismail selaku pribadi yang merasa difitnah oleh yang bersangkutan.  Bocoran audio rekaman Mahedar saat Rakornis bersama DPP Partai Golkar secara virtual.

Bukti rekaman suara (audio) Mahedar jadi alasan Murad Ismail mempolisikan Mahedar. Mahedar menuding Murad kembali  mempraktekkan strategi intimidasi dan intervensi kepala-kepala desa oleh institusi kepolisian jelang Pilkada SBT.

Huliselan menyatakan, Mahedar telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap kliennya,  Murad Ismail berdasarkan bukti audio dan juga pemberitaan media.

Menurut Huliselan, yang disampaikan terlapor Mahedar di rakornis DPP Partai Golkar tidak berdasar. Bahwa ada semacam rivalitas antara Golkar dan PDIP di Pilkada yang tidak sejalan di Pilkada yang berbuntut ketakutan Ketua DPD PDIP Maluku Murad Ismail menghadapi Pilkada serentak 2020 di empat kabupaten.

Masih mengutip isi rekaman Mahedar yang menyebut Murad seorang pensiunan jenderal bintang dua, mantan Dankor Brimob, Mahedar menuduh adanya intimidasi dan intervensi dari kepolisian di Pilkada Seram Bagian Timur. ()Kasus Mahedar Masih Berproses, Polisi Agendakan Saksi Tambahan
AMBON, –
Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan, Murad Ismail selaku Gubernur Maluku terhadap Yusri AK Mahedar, Ketua Bapillu, DPD Golkar Maluku masih berproses. Polisi menyebut, ada beberapa saksi yang kembali di jadwalkan untuk diperiksa penyidik.

“Bukan tidak jalan. Jalan. Sementara kita agendakan saksi lagi. Ada beberapa saksi tambahan yang sudah kita jadwalkan untuk diperiksa,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, AKP Mido J Manik kepada media ini, Kamis 10 Desember 2020.

Menurutnya, pemeriksaan saksi tambahan yang sudah dijadwalkan ini bertujuan unruk, memperkuat adanya bukti dugaan perbuatan pidana Dade, sapaan Akrab Yusri AK Mahedar itu terhadap Murad Ismail yang juga Ketua DPD PDIP Maluku.

“Kita gelar setelah saksi tambahan ini kita periksa. Pasti jalan, dan secepatnya kita akan sampaikan kepastian hukumnya,” tandas Mido.

Diketahui, sehari Sebelum Murad melapor ke Polresta Ambon, Kamis, 12 November 2020, DPD PDIP Maluku juga telah melayangkan laporan yang sama terhadap politisi Partai Golkar Maluku itu. Laporan tersebut, disampaikan Dominggus Semuel Huliselan,selaku kuasa hukum Murad Ismail, dengan nomor: LP/875/K/XI/2020, diterima Kanit SPKT, Polresta Ambon, Ipda Amirudin SH.

Politisi Golkar Maluku Yusri AK Mahedar selain dilaporkan oleh DPD PDIP Maluku, juga dilaporkan Murad Ismail selaku pribadi yang merasa difitnah oleh yang bersangkutan.  Bocoran audio rekaman Mahedar saat Rakornis bersama DPP Partai Golkar secara virtual.

Bukti rekaman suara (audio) Mahedar jadi alasan Murad Ismail mempolisikan Mahedar. Mahedar menuding Murad kembali  mempraktekkan strategi intimidasi dan intervensi kepala-kepala desa oleh institusi kepolisian jelang Pilkada SBT.(TM-02)