Ambon, TM.- Seorang anggota TNI-AU nyaris kena pukul. Kehadirannya di kantor DPRD Kota Ambon, saat jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Kota Ambon dan warga Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Rabu (17/11/2021), ketahuan.
Dari pantauan Timesmaluku.com, seorang yang mengenakan kemeja warna army, celana panjang coklat, dengan topi hitam itu, terlihat hendak keluar meninggalkan Balai DPRD. padahal saat itu, warga sedang mempertanyakan apa tujuan kedatangannya, namun tidak digubrisnya.
Warga dan Satpol PP bertugas terlihat mengikutinya hingga keluar kantor DPRD. Mereka memintanya kembali dan menjelaskan tujuan kedatangannya.
Sementara pria tersebut mengaku, hanya diminta datang untuk melihat ada giat apa di DPRD.
“Saya tidak tahu, hanya disuruh datang liat ada giat apa. Saya juga baru datang itu,”ujar pria yang diduga adalah Anggota TNI AU itu.
Diketahui, dalam rapat itu, DPRD telah mengundang pihak TNI AU, BPN Kota Ambon dan juga Komnas HAM. Namun ketiganya tidak hadiri. Bahkan tidak ada alasan apapun yang disampaikan atas ketidakhadiran mereka. Tetapi rapat tetap berjalan tanpa mereka.
Rapat yang berlangsung di ruang Paripurna Utama DPRD Kota Ambon, dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela bersama Ketua Komisi I, Zeth Pormes dan dihadiri perwakilan warga Tawiri dari dua Dusun yang bersengketa
Hadir juga dan Penjabat Negeri Tawiri dan juga Pengacara warga. Perwakilan warga Tawiri, Roby Liang mengatakan, bahwa jika persoalan ini tidak disikapi serius oleh DPRD dan juga Pemerintah, maka warga akan mengambil langka untuk memboikot akses jalan menuju Bandara Pattimura Ambon.
Sementara warga lainnya juga meminta, agar DPRD turut menghadirkan pihak Pemerintah Kota Ambon dalam proses mediasi ini.
“Karena informasinya, persoalan ini telah diketahui oleh Walikota Ambon. Untuk itu kita minta hadirkan Pemerintah Kota Ambon,”pinta warga.
Terkait kelanjutan dari TNI AU dan warga Tawiri, itu, Ketua Komisi I, Zeth Pormes mengatakan, pihaknya akan membawa persoalan itu ke Pemerintah Pusat.
“Bagaimana bisa SHGP terbit diatas SHM warga Tawiri. Dengan itu, persoalan ini akan kita bawah hingga ke Kementrian,”katanya.
Komisi I DPRD akan melakukan rapat bersama beberapa staf Ahli Administrasi Publik dan juga Kuasa Hukum masyarakat Tawiri, serta Pemerintah Negeri, untuk persoalan ini diteruskan hingga ke Jakarta.
“Kita bawah ke Jakarta, kita akan temui Komisi II DPR RI, BPN Pusat, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Pertahanan untuk kita sampaikan ini. Karena sebenarnya, masyarakat mendukung program Pemerintah (TNI). Tapi mestinya ini dikomunikasikan baik-baik, jangan diteror masyarakatnya,”ujar Pormes. (TM-01)
Discussion about this post