Ambon, TM.- Economic shock yang disebabkan oleh pandemi covid-19 berangsur mereda. Ekonomi mulai menggeliat. Tapi mengingat sifatnya yang memukul baik sisi penawaran maupun permintaan dari perekonomian, upaya pemulihan masih memerlukan lebih banyak waktu.
Hal ini disampaikan Yusuf Wally Anggota DPRD Kota Ambon dalam Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) III Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Tahun 2021 dan Lokakarya Nasional, yang berlangsung di Hotel Wyndham, Kota Surabaya (7/12/2021).
Yusuf Wally, Anggota DPRD Kota Ambon, dalam rilisnya menyampaikan, bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan turunnya perekonomian dan aktivitas diberbagai sektor di wilayah Indonesia, tanpa terkecuali Kota Ambon.
Baca Juga:
“Tuntutan untuk memulai kembali berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, juga semakin menguat ditandai dengan dilonggarkannya pembatasan sosial di daerah. Sementara disisi lain, infrastruktur kesehatan publik yang ada, juga masih belum memadai,”katanya.
Sehingga, lanjutnya, terdapat resiko yang tinggi untuk menggerakkan kembali berbagai roda aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Dengan berbagai keterbatasan ini, new normal menjadi satu keharusan, new normal juga merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan penguatan ekonomi, asalkan, diiringi penyusunan prioritas yang transparan serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang tepat.
Maka berdasarkan hasil penelitian itu, kata dia, terdapat beberapa Negara yang memberikan subsidi gaji kepada tenaga kerja, mendorong perkembangan inovasi, relaksasi pinjaman dan digitalisasi baik di UMKM maupun pariwisata.
“Kemudian strategi pemulihan ekonomi di bidang pariwisata, pengembangan produk pariwisata, pengembangan destinasi wisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata, dan pengelolaan infrastruktur pariwisata,”tukasnya.
Sementara disisi lain, dampak peningkatan pendapatan ada pada kesehatan. Karena banyaknya anggaran yang diperuntukan bagi kesehatan saat pandemi.
Seperti disampaikan Agung Pambudi, Direktur APINDO Risert Infrastruktur, bahwa dunia usaha, dari tantangan ekonomi, Indonesia belum produktif karena ICOR tinggi. Untuk produksi sesuai karena costnya sangat tinggi.
Beberapa hal juga sangat penting terkait APBD perlu dibahas dan memberikan persetujuan Ranperda APBD, lingkungan hidup perlu menyusun anggaran berbasis lingkungan hidup, serra pajak daerah perlu menyusun peran PDRD dan memberikan insentif pajak.ungkap Pambudi.
Baca Juga:
“Karena isu pengangguran daerah terkait penganggaran, perencanaan dan serapan yaitu perlu mengupayakan daya serap anggaran yang tinggi dan pengawasan DPRD hingga interpelasi berjalan. Sehingga APBD Kota terserap dengan baik,”katanya.
Sebab saat ini, tambahnya, hanya 21 persen anggaran terserap padahal tinggal beberapa bulan lagi. Dilain sisi,
persoalan akses terputus informasi dari DPRD ke publik, untuk anggaran, proses perencanaan anggaran dan pembangunan belum sepenuhnya partisipatif.
“Secara internal, di DPRD dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi dapat dilakukan dengan upaya peningkatan kapasitas SDM DPRD, meningkatkan inisiatif dan pengawasan. Secara eksternal perlu pelibatan pelaku usaha, akademik, dan CSO secara insentif, digitalisasi pada proses penyerapan aspirasi publik. dan penguatan sinergitas eksekutif legislatif,”ujarnya.(TM-01)
Discussion about this post