Puluhan Honorer K2 SBB Demo di DPRD, Pemerintah: Per Orang Rp1 Juta

Ambon, TM.- Unjuk rasa dilakukan Aliansi Honorer Nasional (AHN) K2 Kabupaten SBB, pada Kamis (16/12/2021), di Gedung DPRD Kabupatwn Seram Bagian Barat (SBB).

Aksi damai puluhan honorer itu dipimpin Koordinator Lapangan, Musa Nurue dan Abdullah Akip Makatita. Mereka membawa pamflet sebanyak 10 lembar.

Pamflet itu diantaranya bertuliskan. “Kami dengan sangat tegas !!! menyatakan sikap terhadap DPRD sebagai lembaga Pengawasan roda Pemerintahan di Kabupaten ini untuk mengawal proses penetapan Anjab (Pengadaan Pegawai) dan Belanja pegawai dalam hal ini dikhususkan bagi kami Honorer Kategari Dua (K2)”.

Mereka juga menulis; “Kami berharap Pemda dan DPRD memberikan dukungan terhadap perjuangan kami di Jakarta nanti. – Kami meminta Ketua Komisi I atau yang membidanginya beraudensi dengan kami Hinorer Kategori Dua (K2)”.

Dari data yang diterima Timesmaluku.com menyebutkan, aksi yang dimulai pukul 11.40 WIT itu, sesuai apa yang disampaikan Korlap, Musa Nurue, bahwa tujuan aksi itu adalah bagian dari memperjuangkan kepentingan para honorer K2 SBB.

Setelah berorasi beberapa menit, para Pendemo diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten SBB, Abdul Rasyid Lisaholit dan Wakl Ketua I DPRD Kabupaten SBB, Arifin P Grisya.

Didepan pimpinan dewan, Sekretaris AHN K2 Kabupaten SBB, Abdul Akip Makatita meminta DPRD untuk mendukung para Pendemo terkait dengan kesejahteraan mereka.

Menurut mereka, selaku honorer K2 sejak Tahun 2006, telah melaksanakan tugas sebagai honorer, namun sampai saat ini, belum ada kejelasan.

Untuk itu, pelaksanaan aksi itu, sekaligus memperjuangkan nasib dan kesejahteraan para Pandemo yang meruoakan honorer K2 SBB.

“Kami juga hadir disini untuk meminta klarifikasi dari ucapan Ketua DPRD SBB, bahwa tidak akan berurusan dengan honorer K2. Kami ingin lembaga legislatif ini dapat mengakomodir aspirasi kami yang mayoritas sebagai anak daerah SBB,” ujarnya.

Para pendemo juga meminta kesempatan untuk dapat beraudens dengan Komisi I DPRD SBB terkait anggaran, yakni upah/gaji honorer yang pada setiap OPD memprioritaskan upah non K2 dari pada K2.

Mereka juga meminta, agar ada PP khusus, mengingat para honorer telah melaksanakan tugas dan pengabdian terhadap Negara. Sementaea PP sebelumnya, sangat mendiskriminasi para honorer.

“Untuk itu, harus ada kebijakan memberikan penghargaan kepada kami yang telah memberikan pengabdian puluhan Tahun terhadap daerah,”ujar Korlap.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD menjelaskan, bahwa persoalan ini telah sampaikan kepada Pemerintah Pusat, dan ditanggapi, bahwa tidak ada status Honorer K2.

Hanya saja, lanjut dia, yang ada komposisi dalam pemerintahan yakni ASN dan P3K yang mana P3K seleksinya melalui seleksi dan tes pada setiap daerah.

“Kami tidak ada kewenangan mengangkat honorer K2, namun kami telah melakukan koordinasi dengan terkait permasalahan K2 ini. Kita semua tentu menginginkan honorer K2 nasional di SBB ini menjadi ASN ,”tandasnya.

Selain itu, Ketua DPRD juga mengungkapkan, bahwa pihak Pemda sementara melakukan verifikasi data para honorer yang aktif. Sehingga dapat di diprioritaskan K2 sesuai dengan kuota dan berdasarkan seleksi yang akan dilaksanakan.

Sementara terkait gaji, pihaknya meminta ada upaya dari lembaga ini guna menyikapi hal yang terjadi di lapangan, yakni pembayaran upah K2, lebih kecil dari pada honorer yang baru.

Sehubungan dengan itu pula, Sekretaris BKD Kabupaten SBB M Hasan Tuharea menjelaskan, bahwa BKD telah menganggarkan per orang sebesar Rp1 juta, namun jika ada perbedaan pembayaran, itu diluar kendali BKD.

Diketahui, aksi damai berakhir dengan penyerahan apa yang menjadi tuntutan. (TM-01)