Ambon, TM.- Kebijakan mutasi 13 guru SMA Negeri 1 Namlea, Kabupaten Buru, disebut baru pertama kali terjadi di Indonesia dalam kondisi normal. Mutasi itu harus didasarkan pada kebutuhan peningkatan mutu pendidikan.
“Ini baru pertama kali terjadi ya. Dan sangat luar biasa sekali,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Maluku, Nilzham Toekan ketika dihubungi timesmaluku.com beberapa waktu lalu.
Langkah itu disesalkan Toekan, kalau pertimbangan mutasi yang dilakukan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Maluku di Namlea Ibrahim Sukunora, tidak didasarkan pada aturan, dan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.
BIDIK
Dia juga mengingatkan, Guru tidak boleh dijadikan komoditas politik pejabat dalam bentuk apapun. Mereka sudah banyak menjadi korban politik akibat kepentingan kelompok, juga kepentingan lainnya.
“Harus dijelaskan alasan subtansial mutasi tersebut. Jangan jadikan guru sebagai komoditas politik. Guru itu terlalu banyak dijadikan korban politik. Kalau sekarang tidak ada pilkada, lalu alasannya apalagi ini,” kata Toekan.
Untuk itu, dia mengaku akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Insum Sangadji terkait masalah ini. Juga mempertanyakan masalah ini ke Kacab Namlea.
“Dia kan adik-adik kami juga. Saya akan menghubunginya (Ibrahim Sukunora) terkait masalah ini. Karena kasihan guru-guru. Ini baru pertama kali terjadi (soal mutasi 13 guru dalam satu sekolah),” pungkas Toekan.
Sebanyak 13 guru dimutasi dari SMA Negeri 1 Namlea, tanpa tahu apa alasan atau kesalahan yang mereka lakukan.
“Mereka itu dipindahkan. Bayangkan sekali dimutasi 13 guru. Ini kan sangat tidak etis, dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat di Buru sana,” ungkap sumber timesmaluku.com di Namlea, pekan lalu.
Dia mengaku, pernah berdiskusi dengan beberapa guru yang dipindahkan. Rata-rata mereka tidak tahu masalah apa yang sudah dilakukan, hingga harus dimutasi.
“Bagi mereka, dimutasi bukan jadi masalah. Toh mereka itu mengabdi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Hanya saja, jangan karena kepentingan politik tertentu, mereka lalu dipindahkan,” tandas sumber ini.
Informasi lain yang diperoleh timesmaluku.com, mutasi ini dilakukan bisa merusak nama baik Gubernur Maluku Murad Ismail yang lagi menata dunia pendidikan di Maluku.
Baca:
“Bahkan nama anggota DPRD Maluku dicatut namanya untuk memuluskan kepentingan tertentu. Saya tidak mau menyebutkan namanya, tapi nama beliau sering dibawa-bawa untuk membenarkan mutasi yang dilakukan,” ungkap sumber ini.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Buru, Ibrahim Sukunora yang dikonfirmasi timesmaluku.com, menolak menyebutkan alasan subtantif dari mutasi yang dilakukan terhadap 13 guru SMA tersebut.
“Saya tidak bisa menyebutkan alasan subtantif dari mutasi lewat chat,” kata membalas pertanyaan terkait alasan mutasi tersebut.
Dia juga menepis, ada intervensi dari anggota DPRD Maluku terkait mutasi yang dilakukan. Mutasi, kata Ibrahim, sudah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme.(TM-01)
Discussion about this post