Soal Perjuangan LIN, Masing-Masing Pihak Terlalu Tonjolkan Diri

Ambon, TM.- Lepasnya LIN dari Maluku, dikarenakan masih adanya pihak-pihak yang menonjolkan diri dalam memperjungkan program ini. Semua pihak harus bersama satukan visi untuk memperjuangkannya.

Hal ini disampaikan Ruslan Tawari, Koordinator Pusat Unggulan Daerah dan Pengembangan Masyarakat Pesisir Unpatti. Kata dia, akibat dari itu, kolaboratif setiap pihak justru lemah.

“Mereka (wakil rakyat) sudah benar mengambil langkah
konsultasikan, berjuang sesuai tupoksi mereka. Jadi kita ini kolaboratifnya lemah. Jadi harus kolaboratif. Bukan berarti harus duduk setiap saat, tidak juga,” kata dia.

Artinya, kata Ruslan, kita berpikir secara sistematis. Pada segmen mana DPR ambil bagian. Demikian juga pemerintah dan akademisi ambil bagian. Sehingga seluruhnya itu tersistematis secara baik.

Dengan itu, sambungnya, perjuangan LIN ini secara politis menjadi kuat. Semua punya kesadaran yang sama. Tetapi membangun kolaboratif itu yang lemah. Apalagi, pernyataan dan dukungan Presiden itu jelas.

“Jadi untuk pembangunan pengembangan masyarakat Maluku, itu diletakan skala prioritas pembangunannya,”ujarnya. Sementara terkait perikanan terukur, kebijakan Pemerintah pusat terkait dengan perikanan terukur itu sesungguhnya itu pengembosan terhadap LIN.

Artinya, kata Ruslan, perikanan terukur tidak bisa dijadikan ukur untuk menambah kuota pertumbuhan ekonomi masyarakat, khusus Nelayan. Apalagi bicara soal nelayan kecil. Kenapa demikian, karena perikanan terukur itu mewajibkan orang untuk membeli kuota. Karena bicara perikanan tangkap itu bicara soal perikanan modal.

“Bagaimana mungkin Nelayan yang notabene modalnya tidak ada, harus membeli kuota. Itu tidak mungkin. Artinya keperpihakan perikanan terukur itu khusus untuk orang pemilik modal. Jadi ini kontraproduktif,” jelasnya.

Perikanan terukur itu, bagi Ruslan, kontraproduktif dengan gagasan dibangunnya LIN. Karena LIN itu adalah sentra produktif. Artinya bukan untuk Maluku semata, tetapi seluruh. Berbeda dengan perikanan terukur, itu banyak.

“Selain pembelian kuota, katakanlah akan didaratkan dimana, lalu siapa yang akan mengawasinya. Pelabuhan mana? Jadi Pemerintah, dalam hal ini KKP, hanya mengejar pertumbuhan dan tidak mementingkan kesejahteraan,” sebut Ruslan.

“Disitulah letaknya kenapa perikanan terukur itu tidak bisa disandingkan dengan LIN. Karena LIN itu kita pentingkan kesejahteraan, dimana seluruh potensi nelayan dan seluruh stakholder yang terlibat dalam perikanan tangkap itu semuanya berbicara untuk bagaimana pengembangan kesejahteraan,”tandasnya.(TM-01)