Soal Sengketa Lahan Warga dan TNI, DPRD akan Datangi Staf Presiden

AMBON, TM. – Untuk kesekian kalinya, masyarakat mengaduh ke DPRD Kota Ambon. Masalahnya soal lahan/tanah yang ditempati diklaim sebagai lahan milik TNI.

Kondisi ini sudah berlarut-larut dan tidak pernah ada titik terang bagi masyarakat. Khusus masyarakat Skip, Kecamatan Sirimau, Laha, Kecamatan Teluk Ambon, dan Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe.

Warga di tiga wilayah di Kota Ambon ini, hidup tidak tenang, karena beranggapan, sewaktu-waktu, lahan yang mereka tempati selama puluhan Tahun itu, akan diambil alih oleh pihak TNI, hanya dengan berpatokan pada barang-barang peninggalan zaman perang, yang berada diatas lahan-lahan tersebut.

Jumat (24/6/2022) kemarin, di Ruang Paripurna Utama DPRD Kota Ambon, Komisi I DPRD Kota Ambon, membahas aduan masyarakat terkait hal tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafri Taihuttu, usai memimpin rapat dengar pendapat, bersama BPN Kota Ambon dan juga perwakilan masyarakat dari tiga pihak tersebut, kepada Wartawan mengatakan, ada persoalan lahan antara masyarakat dengan Institusi Negara, dalam hal ini TNI, yang terjadi di Skip, Benteng Atas dan Laha.

Dia mengaku, persoalan itu telah berulang kali diadukan ke Lembaga DPRD, namun belum menemukan titik terang.

“Sebenarnya sudah diadukan ulang kali. Dan ini sebenarnya tunggakan dari komisi sebelumnya (sebelum roling). Oleh karena itu, dalam rapat internal, kami putuskan akan lakukan kunjungan kerja di Jakarta awal bulan Juli nanti, dan persoalan ini akan kami bawah ke KSP. Itu sudah kami komunikasikan dengan pa Febry Tetelepta,”ujar Taihuttu.

Dalam presepsi DPRD, sambung Taihuttu, TNI hanya sebagai pengguna/pemakai atas lahan-lahan tersebut. Usernya, ada pada Menhan, dan asetnya di Kementrian Keuangan.

Oleh karena itu, persoalan ini akan dibawah ke Jakarta. “Kami sudah komunikasi, nanti TNI dan Menhan juga akan dihadirkan sesuai janji pa Febry. Jadi rapat ini untuk meminta masukan yang bisa dijadikan referensi komisi untuk nantinya berproses di Jakarta,”ujarnya.

Pihaknya juga meminta dukungan agar dapat menyelesaikan persoalan itu. “Kita juga minta agar apa yang sudah terjadi selama ini, dan apa yang diharapkan masyarakat, ada titik terang atau jalan keluar dari proses yang kita lakukan nanti,”harapnya. (TM-01)