Danje Damaling : Saya Dimutasi Karena Difitnah

Ambon, TM.- Danje Damaling,  mantan Staf Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Ambon, mengaku mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) adalah hasil dari “fitnah” yang dituduhkan kepadanya.

Dikatakannya, ia difitnah melakukan pungutan liar terhadap Kepala Sekolah, dan Guru-guru.

“Atas fitnah tersebut, tanpa ada sebab apa-apa saya langsung dimutasikan dari Staf Disdikbud ke Dispora secara sepihak, ” terang Damaling, di Ambon, Selasa 23 Maret 2021.

Difitnah, kata dia, melakukan pemungutan liar terhadap para guru yang mengikuti program Disdikbud Kota Ambon, yakni diklat Calon Kepala Sekolah berjumlah 60 guru, pada 31 Juli sampai 15 Oktober 2021 mendatang.

“Padahal itu tidak ada sama sekali alias fitnah,” terang dia.

Untuk itu, dirinya mengaku sangat merasa dirugikan dengan mutasi yang diberikan kepadanya dari Disdikbud Kota Ambon ke Dispora. Mestinya, lanjut dia, untuk melakukan mutasi harus ada tahap-tahap tertentu. “Tidak bisa sekaligus seperti itu,” singkatnya.

“Kalau saya mau dipindahkan dari Disdikbud ke Dispora itu, mestinya harus ada usulan terlebih dulu dari Dinas tempat saya sebelumnya (Disdikbud). Tapi ini tidak, saya langsung dimutasikan secara sepihak,”tambah dia.

Diwaktu yang sama, salah satu guru peserta Diklat Calon Kepala Sekolah, Daniel Romeo Yangki November Samaleleway mengaku, selama berproses dirinya bersama 59 guru lainnya tidak pernah melakukan pembayaran liar kepada Damaling.

“Dalam masalah ini, kami 60 guru juga disebut memberikan sejumlah uang kepada pak Damaling, dan kami ingin tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar sama sekali, bahkan tidak pernah ada yang kaya begitu, ” paparnya.

Selaku orang yang dipercayakan sebagai koordinator 60 guru yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah, dia mengaku, proses yang dilakukan tidak pernah ada terjadi istilah bayar-membayar diluar mekanisme.

“Selama ini saya yang mengkoordinir teman-teman lain, dan urusan kita dengan pak Damaling hanya untuk mengkomunikasikan tentang masalah Juknis soal proses yang sedang kita jalankan. Kalau soal bayar-bayar, jujur tidak pernah sama sekali, ” tutupnya. (TM-02)