Pemkab SBT Gelar Konsultasi Publik Susun KLHS Revisi RTRW

Bula, TM.– Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)menggelar Konsultasi Publik II Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) SBT tahun 2023-2043.

Konsultasi publik berlangsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Seram Bagian Timur, Senin (15/1/2024) dihadiri sejumlah stakeholder terkait.

Plt. Kepala dinas Lingkungan Hidup kabupaten Seram Bagian Timur Ilham Hoedrawi menjelaskan konsultasi publik digelar sebagai bagian dari rangkaian proses dalam penyusunan KLHS revisi RTRW kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2023-2043.

KLHS, merupakan suatu proses penyusunan dokumen yang menjamin semua rencana kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RTRW sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

“Ada dampak sosial, ada dampak ekonomi, ada dampak lingkungan hidup dari semua proses pembangunan akan menimbulkan dampak dari tiga yang tadi kita sebut, KLHS sendiri didasari pada beberapa regulasi yang ditetapkan bahwa itu wajib hukumnya dibuat KLHS untuk dokumen-dokumen perencanaan baik RPJP, RPJM dan juga RTRW,” jelas Hoedrawi kepada wartawan usai kegiatan.

Ia menjelaskan bahwa rangkaian proses penyusunan KLHS revisi RTRW kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2023-2043 dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar beberapa bulan lalu. Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi publik pertama yang berlangsung belum lama ini.

“Hari ini merupakan pertemuan ketiga kita dari tim penyusun KLHS RTRW. Yang pertama tentunya fokus grup discussion terarah, kemudian konsultasi publik pertama hampir setengah bulan yang lalu, hari ini kita konsultasi publik yang kedua,” ungkapnya.

Melalui konsultasi publik kedua ini, kata Hoedrawi diharapkan adanya penyempurnaan masukkan dari semua stakeholder yang hadir meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ia mengaku penyusunan dokumen KLHS ini penting mendapatkan masukan dari semua pengambil kebijakan terkait demi kesempurnaan.

“Semua sisi, aspek yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kajian dan tujuan pembangunan berkelanjutan hari ini berupaya semaksimal mungkin mendapatkan masukan dari semua pengambil kebijakan,” ujarnya.

Hoedrawi menerangkan penyempurnaan KLHS revisi RTRW ini sangat penting karena menyangkut rencana pembangunan selama 20 tahun. Penyusunan RTRW lanjutnya, tidak boleh terdapat kesalahan atau kekurangan karena butuh waktu selama lima tahun untuk bisa melakukan perubahan.

Ia mencontohkan Ibu kota Hunimua yang tertuang dalam RTRW kabupaten Seram Bagian Timur yang lama tahun 2010-2030 sebagai rencana Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), namun pada RTRW yang baru tidak lagi ada.

Hal ini menyusul keluarnya regulasi yang mengatur tentang penetapan rencana Pusat Kegiatan Wilayah dimana dasarnya sudah dalam bentuk pemukiman yang setara kota.

“Dalam RTRW kabupaten yang lama, RTRW 2010-2030 itu ditetapkan sebagai rencana Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam struktur kota, namun di dalam revisi tata ruang yang baru itu tidak muncul karena provinsi sudah mengeluarkan regulasi sehingga RTRW Provinsi tidak lagi menyebutkan Hunimua sebagai rencana PKW, kalau rencana PKW itu artinya pembangunannya dilakukan secara intensif menjadi pusat kegiatan wilayah kemudian menjadi sentra pusat-pusat pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

“Katakanlah hunimua sekarang ini belum dilakukan pembangunan apa-apa sehingga untuk menetapkan menjadi PKW kembali itu agak susah karena PKW itu dasarnya sudah bentuk pemukiman yang setara kota, jadi PKW kayak Ambon,” ungkapnya lagi.

Hoedrawi mengungkapkan setelah selesai dilakukan penyempurnaan oleh Pokja dan instansi terkait, selanjutnya KLHS akan diintegrasikan ke dalam RTRW untuk divalidasi. Proses validasi akan dilakukan oleh Gubernur melalui dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

“Validasi itu bertujuan menjamin bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan, masalah lingkungan masalah sosial masalah budaya di dalam KLHS itu sudah termuat, seperti itu,” jelasnya. (TM-03)