Masohi, TM. – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2024 menghadapi masalah serius, dengan kondisi defisit yang disebut sebagai “kronis” oleh Pusat Analisa dan Kajian Strategis Sumber Daya Malaku (PUKAT-SERAM).
Menurut Ketua PUKAT-SERAM, Fachry Assatry, berdasarkan informasi resmi, defisit APBD Malteng tahun 2024 hampir mencapai Rp118 miliar, dan hingga kini belum ditemukan solusi untuk mengatasinya. “Dampaknya sudah dirasakan oleh banyak pihak,” ungkap Fachry.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di bawah kepemimpinan Rakib Sahubawa terus berupaya meminimalisir belanja untuk mengatasi defisit ini.
Fachry juga menyebutkan bahwa sejak Januari hingga Agustus 2024, telah terjadi dua kali recofusing anggaran. Bahkan, beberapa dinas di lingkungan Pemkab Malteng dilaporkan sudah kehabisan anggaran.
Defisit ini berdampak langsung pada pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maluku Tengah, khususnya dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“TPP para pegawai sempat bermasalah. Bahkan ada kabar dipotong hingga 50% sejak Januari. Sementara di masa pemerintahan sebelumnya, pegawai menerima TPP 100% per tiga bulan,” jelas Fachry.
Pada tahun 2023, pegawai dengan jabatan eselon III dapat menerima hingga Rp10 juta per tiga bulan. Namun, pada tahun 2024, TPP yang diterima hanya sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta, dan itu pun baru dibayarkan setelah tiga bulan.
Fachry turut mempertanyakan dari mana sumber anggaran yang digunakan untuk melunasi sertifikasi guru di Maluku Tengah tahun 2023, yang sempat ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku.
“Sertifikasi guru dibiayai dari APBD, tetapi pos-pos mana yang digunakan tidak dijelaskan secara transparan. Ini harusnya menjadi informasi yang diketahui publik,” tutup Fachry.(TM-03)
Discussion about this post