Demo Wagub Maluku Salah Alamat, Asintel : Kita Tidak Tangani

Ambon, TM.- Demo Wagub Maluku yang digelar Forum Isu Stretigis (Fosi), ke Kejaksaan Tinggi Maluku, disebut salah alamat. Aksi ini dilakukan, Jumat (4/6/21) siang. Mereka mendesak kasus korupsi pematangan Lahan Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tahun 2011 segera dituntaskan.

“Kita tidak menangani kasus seperti yang disampaikan dalam aksi demo itu,” ungkap Asisten Intelejen Kejati Maluku, Muji Martopo kepada media ini, Jumat.

Kasus yang menyeret nama Wakil Gubernur Maluku, Barnabas N Orno ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendemo yang dikordinatori oleh, Genji Kiri bahkan meminta Kejati Maluku untuk memeriksa Barnabas Orno.

“Sebaiknya dilaporkan dg (dengan) dilampirkan data dukungnya, kalau demo bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat,” tambah dia.

Baca: Penyidik Ditreskrimsus Penuhi Petunjuk

Diketahui, pendemo yang tidak mencukupi 10 orang itu, memgaku, Kejati Maluku yang dipimpin Rorogo Zega harus memeriksa Baranabas Orno. Perbuatan Orno yang kalah itu menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya selama 10 tahun, kata pendemo, telah di merugikan Negara hingga Rp. 8 Miliar.

“Aksi hari ini turun dengan empat tuntutan. Yang paling utama adalah, kami minta ke Kejati Maluku untuk memeriksa Barnabas Orno Wakil Gubernur Maluku terkait kasus pematangan lahan,” tegas Kordinator lapangan aksi, Genji Kiri kepada wartawan didepan kantor Kejati Maluku.

Menyinggung soal, kasus pematangan lahan yang sebelumnya ramai saat perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 lalu itu, ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Genji membenarkanya. Namun, kata dia, sebelum kasus ini ditangani KPK harus ada sikap dari Kejati Maluku sebelumnya.

“Iya benar. Kami sebelumnya sudah demo di KPK dan Wagub sudah diperiksa. Namun, sampai saat ini belum jalan-jalan. Maka itu, kami demo di Kejati saat ini, meminta agar Wagub dipanggil dan diperiksa oleh Kejati. Mereka harus mengambil sikap sebelum ke KPK,” tandas dia, singkat.

Diketahui, dari informasi media ini, di tanggal 18 Desember 2019 lalu, Barnabas Orno telah diperiksa KPK. Pemeriksaan Orno masih sebatas saksi di tingkat penyelidikan.

Baca:  Noach Masih Bebas di Jaksa

Sementara sebelumnya, KPK sudah memeriksa tiga kontraktor, dua diantaranya Banjar Nahor, dan Haryana, termasuk Aleka Orno (adik wagub).
Aleka diduga ikut mengelola proyek pematangan lahan Tiakor. Lewat tangan dia juga, anggaran proyek ini bisa cair 100 persen, sebelum proyek selesai dikerjakan.

Bahkan sebelumnya, KPK mendapat fakta baru usai memeriksa kontraktor jasa konstruksi Bandjar Nahor. Dari mulut Banjar, terungkap keterlibatan sejumlah orang dalam kasus tersebut.

Selain itu, dari handphone pribadi milik Bandjar, juga terungkap fakta baru. Yang mana saat dia diperiksa penyidik di gedung KPK, Banjar Nahor ditelepon Barnabas Orno. Hal itu menjadi fakta baru dugaan keterlibatan mantan Bupati MBD itu. (TM-01)