Ambon, TM. – Jumlah penumpang ke luar Ambon melalui Bandara Pattimura mengalami penurunan. Sehari sebelum penerapan PPKM Mikro di Ambon, justru ada 700 orang yang melakukan perjalanan ke luar.
Informasi ini diperoleh saat Wali Kota Ambon melakukan pantauan pelaksanaan hari pertama penerapan PPKM Skala Mikro di Kota Ambon. Wali Kota memilih Bandara Pattimura Ambon, untuk pantuan pertamanya.
Wali kota Ambon, Richard Louhenapessy, dalam keterangan persnya, di Balai Kota Ambon, Kamis (8/7/2021) mengaku, pasca penerapan PPKM, jumlah penumpang hanya 300 orang.
Baca: Pemkot Dapat Hibah Lahan Eks Hotel Anggrek
Menurutnya, itu dampak yang cukup bagus. Karena secara tidak langsung menghambat pergerakan ke luar daerah. Dan luar daerahpun diharapkan untuk juga mebatasi pergerakan ke Kota Ambon.
“Jadi saya melihat titik-titik cek poin, baik di Bandara maupun di lapangan. Untuk Bandara cukup baik. Kerjasama TNI AU dan Pemkot melalui sarana kesehatan yang ada, sangat efektif. Yang menarik, pergerakan pelaku perjalanan yang menurun, yang
kemarin dilapangan itu 700 orang yang berangkat, tapi tadi turun 300 yang berangkat,”jelasnya.
Selain itu, untuk proses vaksinasi di Bandara juga berjalan bagus, kemudian konfirmasi administrasi juga bagus. Karena untuk vaksinasi di Bandara, itu diperuntuhkan bagi para penumpang yang mau berangkat.
Sementara persyaratan untuk PCR juga tetap dilaksanakan. Sehingga untuk perdana ini, cukup menggembirakan karena dapat berjalan dengan baik.
Selain Bandara, Wali Kota dan rombongan juga melakukan pantauan pada beberapa titik pintu masuk, seperti diantaranya di Leihitu dan Salahutu. Dan hasilnya, masyarakat Malteng di Pulau Ambon yang masuk Kota Ambon dapat menunjukan KTP dan Surat Jalan dari Raja/Kades.
“Namun yang problem buat kita itu masyarakat Malteng yang datang dari luar Pulau Ambon, mereka belum laksanakan vaksinasi disana. Dan terkait ini, yang dalam rapat dengan Satgas tadi disampaikan, bahkan akan menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi kepada Satgas Provinsi dan besok kita akan konsultasi itu dengan Danrem sebagai pelaksana tugas untuk pelaksana harian dari Satgas Provinsi,”ujarnya.
Dia mencontohkan, untuk Saparua, vaksinasi untuk tenaga Guru juga belum selesai dilakukan. Sehingga diharapkan, masing-masing Kepala Daerah mensuporting proses vaksinasi.
“Mari kita dukung Pemda Maluku untuk mempercepat proses ini, karena ini bagian dari pertanggungjawaban kolektif secara nasional,”tuturnya.
Disinggung soal pengawasan di kawasan Pelabuhan, Walikota mengatakan, saat ini sedang dikoordinasi oleh Satgas yang bertugas untuk pelabuhan. Ini menjadi tugas Marinir, seperti yang disampaikan Danrem.
Baca: DPRD Minta Dana Recofusing Untuk Tes Antigen
“Kemungkinan, kalau penumpangnya terlalu banyak, mungkin proses itu dilakukan di Kapal, baru pelaku perjalanannya bisa turun. Nanti kita lihat tekniknya bagaimana dilapangan. Kita berharap masyarakat menghindari kerumunan,”pintanya.
Sementara terkait sanksi terhadap pelaku usaha yang bandel beraktifitas melewati batas waktu yang telah ditentukan, Walikota mengatakan, bahwa dampak dari PPKM memang cukup positif.
“Masyarakat juga sudah memahami proses ini, hanya saja harus terus disosialisasikan agar mereka tidak sampai bereaksi yang negatif, karena ini untuk kepentingan bersama. Tapi memang kita harus tegas, tapi bukan kasar,” tandasnya. (TM-01)
Discussion about this post