DPRD Ambon Bahas Pengalihan Premium ke Pertalite Bersama Pertamina

Ambon, TM, – Kebijakan pengalihan BBM subsidi jenis premium ke pertalite umum, hingga kenaikan tarif Angkot, masih jadi fokus bahasan DPRD Kota Ambon.

Jumat (11/9/202), Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Ambon, menggelar rapat. Rapat bersama Pertamina, Disperindag dan Perhubungan Kota Ambon, dan melibatkan kelompok mahasiswa dari Cipayung Plus Kota Ambon.

DPRD dan Cipayung Plus fokus pada dampak terhadap masyarakat akibat kebijakan Pertamina dan Pemerintah Kota Ambon. Karena itu, diminta agar ada kebijakan lain, yakni pemberlakuan harga pertalite khusus.

Baca Juga:

• Lima Calon Brigjen di Sumpah

Seperti yang disamapikan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon yang juga Koordinator Komisi III DPRD Kota Amhon, Rustam Latupono, beberapa waktu lalu, Pertamina membuat pertalite khusus untuk Angkot, tetapi kemudian kembali ditiadakan.

“Kenapa PLK tidak diberlakukan terus. Kok dihapus dan di alihkan ke pertalite umum, ini kan problemnya di situ. Kalau harga pertalite khusus, itu berarti tidak terlalu berdampak kepada masyarakat karena harganya masih stabil, sehingga tidak mempengaruhi harga tarif Angkot di kota Ambon,”jelas Latupono kepada Wartawan, usai rapat, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, Belakang Soya, Ambon.

Seluruh aspirasi yang disampaikan, kata dia, DPRD meminta ada kebijakan khusus dari Pertamina untuk tetap berlakuan PLK. Tidak boleh dihapus.

“Kenapa tiba-tiba PLK hilang dan kembali menjadi Pertalite Umum (PLU). Ini yang sungguh memberatkan kita di Kota Ambon. Dan akibat dari pengalihan ini, berdampak pada kenaikan tarif angkot yang cukup signifikan. Kewenangan ada di mereka, dan kalau memangnya ada hal-hal yang kita rasa harus ke Pempus, kita akan kesana,”katanya.

Latupono menambahkan, ini aspirasi yang harus diteruskan. Jangan sampai, kondisi pandemi, masyarakat dibebani lagi dengan tarif-tarif Angkot akibat ada pengalihan BBM ini.

Baca Juga:

• Petani Maluku Kesulitan Akses Modal

“Ini yang kita hindari sebenarnya. Tapi ini kebijakan nasional, yah tidak bisa kita intervensi lewat DPRD. Kalau ini kebijakan Pemkot, pasti akan kita intervensi lewat DPRD,”jelasnya.

Sementara itu, kehadiran Cipayung Plus sebagai representasi masyarakat yang resah dengan dua kebijakan tersebut, pengalihan premium dan juga kenaikan tarif Angkot. Kata Cipayung, dua hal itu sangat berimplikasi kepada kebutuhan masyarakat Kota Ambon secara keseluruhan.

“DPRD memberi waktu satu minggu kepada Pertamina untuk ada solusi. Nanti 1 minggu kita akan rapat lagi. Pertamina harus membijaki itu dengan melihat kondisi pandemi saat ini. Paling tidak ada pertalite khusus itu agar diberlakukan,”tandas Ahmad Firdaus Mony, Ketua KAMI Kota Ambon yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Ambon. (TM-01)