Ambon, TM.- Akibat menolak dilaksanakannya rapat internal DPRD, salah satu Anggota DPRD Kota Ambon dari fraksi Nasdem, Mourits Tamaela mengamuk.
Dia bahkan mengancam akan buka-buka ke publik terkait bobrok Lembaga DPRD, jika permintaan pelaksanaan rapat internal yang telah ditandatangani resmi oleh 20 Anggota DPRD Kota Ambon itu, tidak juga ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD dalam waktu dekat ini.
Selasa (12/10/2021) siang tadi, Tamaela terlihat mengamuk di Balai DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, usai berdebat kusir dengan Wakil Ketua II DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono.
Dalam aksinya itu, Tamaela berteriak,”Lembaga ini bukan perusahaan lalu mau ator sembarangan. Kita punya hak dan kewajiban yang sama.”
Sebelum akhirnya meninggalkan Gedung DPRD, Tamaela kepada Wartawan membeberkan, bahwa per Tanggal 1 Oktober 2021, dari 35 Anggota DPRD Kota Ambon, 20 diantaranya secara resmi telah bersepakat untuk melaksanakan rapat internal, yang mana itu disampaikan kepada pimpinan DRPD.
Rapat internal itu, berkaitan dengan mengevaluasi kinerja lembaga DPRD secara menyeluruh, mengingat pasca dilantik dan bertugas. Hingga kini belum pernah dilakukan rapat internal.
“Mengevaluasi kerja kita selama ini, ada banyak hal, ada banyak hal yang menjadi kegelisaan kita semua anggota atas apa yang dilaksanakan selama ini. Oleh karena itu kita masih mengambil jalur persuasif. Tetapi sekembalinya pimpinan, kita mendapat informasi hari ini, bahwa pimpinan hanya mengarahkan Ketua-ketua fraksi untuk rapat terkait hal itu, atau hal-hal yang lain,”ungkap Tamaela.
Menurutnya, langkah kebijakan yang diambil Pimpinan DPRD itu, bagian dari cara untuk menghindari atas apa yang diinginkan semua anggota.
“Ini kan mencoba menghindar atas apa yang kami inginkan. Tadi saya sempat berdebat kusir dengan Wakil Ketua II, Rustam Latupono berkaitan dengan apa yang kami layangkan, dan yang bersangkutan tidak menghiraukan dan mengembalikan itu dengan masa bodoh, sehingga membuat saya begitu kesal,”cetus Tamaela.
Tamaela mengancam, akan buka-bukaan terkait kebobrokan Lembaga DPRD, Jika apa yang diajukan 20 anggota DPRD tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pimpinan Dewan.
Dikatakan, jika tidak ada jalan secara persuasif, maka langka go publik akan ditempuh.
“Kalau tidak ada jalan lain, maka kita buka saja apa yang menjadi persoalan kita selama ini. Kita berharap masih berbicara secara etika, arif dan bijaksana dalam lingkup kekeluargaan kita. Hal mana yang harus kita jalani untuk tugas tanggungjawab kita kedepan tapi direspon seakan-akan kita mau menyerang pimpinan. Itu tidak,” kata dia.
“Dalam kaitan pelaksanaan tugas, ini merata dan adil secara bijaksana dengan apa yang selama ini kami nilai kurang bijaksana dan kurang adil,” timpalnya.
Apa yang disampaikan Tamaela, mestinya dibahas, diantaranya berkaitan dengan porsi-porsi keberangkatan. Temuan BPK yang telah mendapat rekomendasi, dan banyak hal yang selama ini terjadi di Lembaga ini.
“Baik soal keberangkatan, bicara soal alat kelengkapan ini ada etape dan kapasitasnya, ada mekanismenya. Bukan tiba-tiba kemarin dalam kesepakatan Banggar dibilang, yang berangkat cuma orang-orang tertentu,” cetus Tamaela.
Bukan soal berangkatnya, kata dia, tapi perlakuan yang adil di Lembaga ini. Salah satunya juga terkait temuan BPK, yang selama ini tidak dijembatani berkaitan dengan temuan yang dilayangkan kepada masing-masing anggota, bahkan terhadap Lembaga ini.
Dimana hal itu, tambahnya, telah mencemarkan nama baik selaku Lembaga Terhormat DPRD. Hal itu, mestinya dibicarakan semuanya secara internal.
“Mestinya mari duduk bicara, kan sudah ada rekomendasi BPK. Ini luapan kesalahan saya dan berharap ini ditindaklanjuti, kalau tidak kita go publik. Dari 20 silakan siapa mau mundur, tapi selaku Ketua Partai Nasdem, saya sudah perintahkan. Kita akan menyampaikan hal ini ke publik kalau ini tetap dianggap sepele,”tegasnya. (TM-01)
Discussion about this post