Balas Kritikan Golkar, Benhur Sindir Said Assagaff dan Ralahalu

Ambon, TM.- PDIP merespon sindiran Golkar terkait kepemimpinan Murad Ismail menjadi Gubernur. Murad dinilai punya prestasi, karena itu, jadi andalan PDI Perjuangan.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, kepada wartawan, di Ambon kamis (16/12/2021) kemarin menuturkan, kemajuan suatu daerah, tergantung pimpinannya .

Depalan bulan pasca dilantik, masalah blok Masela terkait penentuan Participating Interest (PI) 10 persen, selesai. Dengan pembagian oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lalu melakukan langkah-langkah antisipasi dengan membuat skenario skema pembagian 3-3-3-1.

Artinya, kata Benhur, 3 persen untuk Maluku, 3 persen untuk Maluku Barat Daya (MBD), 3 persen untuk Kabupaten Kepulaun Taninbar (KKT) dan 1 persen untuk seluruh Maluku. Dan itu salah satu prestasi.

“Kita tidak membandingkan, tetapi coba hitung dan ingat kembali satu demi satu, kira-kira apa prestasi yang paling menonjol, jika Gubernur sebelumnya. Jaman pa Karel Albert Ralahalu, pa Said Assagaff. Kampung kerukunan yang mau direncanakan saja tidak dibangun-bangun sampai sekarang ini,”tuturnya.

Belum lagi soal Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port yang dicanangkan jaman Gubernur Karel Ralahalu, hingga berakhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, semuanya mati suri.

“Coba kita bandingkan masa kepemimpinan Pa Murad Ismail. Hari ini Negara telah memberi itu pada Provinsi Maluku dan itu lewat tangan dingin Pa Murad Ismail,” kata Benhur.

Selain itu dia juga menyinggung jembatan Tetoat di Maluku Tenggara yang menghubungkan Dian Darat dan Dian pulau. Dalam kata akhir PDI Perjuangan semuanya terealisasi.

Dikatakan, ini fakta yang terjadi. Dan demikianlah sebenarnya tugas seorang pemimpin.

Selain itu, kata Benhur, terkait gaji guru kontrak. Dimana kenaikan gaji guru kontrak jaman Gubernur Karel Ralahalu, hanya Rp. 1.015.000, dan di terima tiga bulan sekali. Dan itu bisa dikatakan belum layak. Kemudian naik di jaman Gubernur saat ini, menjadi Rp. 1,5 juta.

“Ini juga akan kita naikan secara bertahap sampai melebihi Upa Minimumb Provinsi (UMP) Maluku atau sama dengan UMP Rp. 2,6 juta lebih pada 2022 nanti. Ini semua prestasi, belum yang lainnya,”kata Watubun. (TM-01)