BPJN Maluku Perbaiki Infrastruktur Jalan dan Jembatan Akibat Bencana

Ambon, TM – Balai Pekerjaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku terus melakukan perbaikan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir dan longsor pasca hujan lebat di Provinsi Maluku beberapa bulan lalu.

Kerusakan jalan dan jembatan dilaporkan terjadi di 11 kabupaten/kota di Maluku. Proses perbaikan oleh BPJN saat ini sedang berlangsung di beberapa wilayah, termasuk Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Kejadian bencana hidrometeorologi di Provinsi Maluku terjadi selama Mei hingga Agustus 2024, dengan intensitas hujan tertinggi pada awal Juli, khususnya antara tanggal 3 hingga 10 Juli,” ungkap Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BPJN Wilayah I Provinsi Maluku, Ida Bagus Made Artamana, kepada wartawan di Ambon, Kamis (26/9/2024).

Bagus menjelaskan bahwa di Pulau Buru dan Buru Selatan terjadi tanah longsor, banjir, serta pohon tumbang, terutama di ruas jalan Mako-Modanmohe akibat luapan sungai Waiapo. Banjir yang berlangsung selama empat hingga lima hari tersebut merendam beberapa kecamatan di wilayah tersebut.

“Setelah air surut, kami segera melakukan pembersihan dan perbaikan di sekitar 2,8 kilometer jalan nasional yang terendam. Saat ini, lubang-lubang di jalan akibat banjir sudah mulai kami perbaiki, seiring dengan kondisi cuaca yang membaik,” jelas Bagus.

Selain banjir, longsor dilaporkan terjadi di sekitar 21 titik di Pulau Buru. Longsor ini menyebabkan terganggunya konektivitas antara Kabupaten Buru dan Buru Selatan selama periode 3 hingga 13 Juli 2024.

“Kerusakan yang cukup parah terjadi di beberapa titik, seperti sebelum Bendungan Waiapo di Sta 24+660, dan di Sta 36+200, 36+450, serta 36+850. Kami berhasil menyelesaikan perbaikan dalam 10 hari dengan bantuan alat berat, sehingga transportasi antara Buru dan Buru Selatan kembali normal,” terang Bagus.

Untuk penanganan permanen, BPJN sedang mengumpulkan data tanah dari area yang terkena longsor. Data ini diperlukan untuk memastikan desain penanganan yang tepat, yang diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun anggaran 2025.

“Kami telah mengusulkan penanganan titik-titik kerusakan ini dalam program 2025, dan berharap anggaran tersedia sehingga infrastruktur di Pulau Buru dapat kembali berfungsi normal,” pungkas Bagus.(TM-03)