AMBON, TM — Program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, dipertanyakan warga.
Pasalnya, meski menara Base Transceiver Station (BTS) telah berdiri di desa tersebut, masyarakat mengaku hingga kini belum dapat menikmati akses telekomunikasi dan internet secara optimal.
Kondisi itu membuat warga mempertanyakan efektivitas program yang seharusnya membuka akses komunikasi bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Baca Berita Lainnya:
Salah seorang warga Nafrua, Nikson, mengatakan masyarakat sempat berharap kehadiran BTS melalui program Bakti dapat mengakhiri keterisolasian desa mereka. Namun, harapan tersebut belum terwujud.
“Waktu itu pemerintah ke Desa Nafrua sosialisasi katanya program Bakti ini bertujuan membuka akses telekomunikasi dan internet di wilayah pedalaman atau tertinggal. Kami tentu senang dengan kabar ini, tapi sampai sekarang tidak ada perkembangan,” kata Nikson kepada wartawan di Ambon, Kamis (13/8/2026).
Ia mempertanyakan keberadaan menara telekomunikasi yang secara fisik telah dibangun, tetapi belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Jangan-jangan pemerintah menipu kami,” ujarnya.
Menurut Nikson, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kemudahan berkomunikasi. Ketiadaan akses internet juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
“Secara pribadi saya prihatin dengan kondisi desa kami. Memang berat kalau towernya ada, tapi handphone tidak bisa dipakai,” katanya.
Nikson mengatakan kondisi tersebut terasa ironis di tengah Indonesia yang akan memperingati 81 tahun kemerdekaan.
Bagi masyarakat Nafrua, keterisolasian akibat minimnya akses komunikasi masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
“Kami sampai sekarang sangat terisolir. Bagaimana mau dikatakan sudah merdeka sementara rakyat saja masih sengsara, belum mendapatkan kehidupan yang layak,” ucapnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku tidak mengabaikan persoalan tersebut dan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait untuk memastikan layanan telekomunikasi di Nafrua benar-benar berfungsi.
Nikson menilai akses internet saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat desa. Selain untuk berkomunikasi, jaringan internet dapat membantu masyarakat memasarkan hasil pertanian dan hasil hutan ke pasar yang lebih luas.
“Zaman sudah canggih, tapi masyarakat di desa kami kalau musim panen tiba, mereka mau mempromosikan hasil-hasil kebun dan hasil hutan menjadi lambat. Belum lagi masalah-masalah sosial dan budaya, itu semua tantangan bagi kami,” tuturnya.
Program Bakti merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses telekomunikasi dan internet, terutama di wilayah 3T dan daerah yang secara geografis sulit dijangkau.
Karena itu, warga berharap keberadaan infrastruktur BTS di Nafrua tidak berhenti sebatas pembangunan fisik.
Pemerintah perlu memastikan infrastruktur tersebut dapat beroperasi dan memberikan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Keluhan warga Nafrua juga menjadi pengingat bahwa pemerataan digital tidak cukup hanya dengan membangun menara telekomunikasi.
Ketersediaan jaringan, operasional infrastruktur dan kualitas layanan menjadi bagian penting agar masyarakat di wilayah pedalaman benar-benar keluar dari keterisolasian digital.
Bagi warga Nafrua, kehadiran BTS seharusnya menjadi pintu masuk menuju konektivitas, bukan sekadar bangunan yang berdiri tanpa manfaat.(TM-02)
