Ambon, TM.- DPRD Maluku berencana akan memanggil Pemerintah Provinsi untuk membahas laporan habisnya stok bantuan bencana kepada masyarakat. Wakil rakyat juga berharap, Gubernur Maluku segera menandatangi Surat Keputusan Tanggap Darurat.
Ketua Komisi III DPRD Maluku Jafet Jemmy Pattiselanno, mengatakan panggilan akan melalui Bappeda dan BPKAD Maluku untuk rapat bersama membahas tanggap darurat bencana yang sedang terjadi di Maluku.
Hal ini diungkapkan Pattiselanno usai Komisi III menggelar rapat bersama dengan dengan BPBD, Balai Jalan dan Bidang Cipta Karya PUPR Maluku, Rabu (16/7/2025).
“Rapat tadi tentang mitigasi bencana di Maluku. Sudah disampaikan oleh BPBD, kalau stok bantuan darurat seperti tenda dan lain-lain sudah habis,” kata dia.
Karena itu, Komisi III besok akan kembali melakukan rapat dengan pemerintah dengan fokus pada penanganan bencana dan penyiapan dana yang mengantisipasi bencana.
Mereka juga akan mengundang instansi terkait untuk membahas cara penanganan bencana dan penambahan dana untuk mitigasi bencana.
“Kalau stok di BPBD habis, Dinsos pun demikian. Kami berkomitmen untuk meningkatkan penanganan bencana di wilayah tersebut dan berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah ini,” tandas Pattiselanno.
Saat ini, menurut dia, cela Fiskal yang ada hanya Anggaran tak terduga. Hanya saja belum bisa digunakan, karena Gubernur Hendrik Lewerissa belum menandatangani SK tanggap darurat di Maluku.(TM-02)
