Ambon, TM.- Data warga miskin di Kota Ambon tiba-tiba hilang dari daftar penerima bantuan sosial. Bansos ini dibagikan kepada mereka yang terdampak Covid-19.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD, Morist Tamaela, dalam rapat evaluasi bersama Dinsos, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD), dan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, terkait penanganan Covid-19 dan penanganan bencana, di ruang Paripurna DPRD, Belakang Soya, Kamis (12/8/2021) kemarin.
Menurut Tamaela, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon, diminta segera berikan sanggahan ke Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penghapusan atau pemuktahiran data penerima Bansos 2021. Pasalnya, masih banyak warga miskin yang tidak lagi mendapatkan bansos terdampak Covid-19.
Baca:
“Banyak masyarakat miskin yang namanya dihapus tanpa alasan sebagai penerima Bansos. Dimana pengurangan data penerima bantuan dilakukan tidak sesuai fakta atau survey di lapangan,”ujar Tamaela kepada Wartawan usai Rapat.
Menurutnya, banyak warga miskin yang namanya di hapus di Tahun 2021 ini. Itu dilakukan justru tanpa penjelasan apa-apa. Ironisnya, justru terdapat warga yang dikategorikan mampu, tetapi dapat bantuan.
“Harusnya ketika ada penurunan, maka Pemerintah Negeri/Desa lakukan sanggahan lewat berita acara kepada Dinas terkait. Agar bisa diteruskan ke Kementerian, terkait nama penerima yang telah dihapus itu,”Tuturnya Tamaela.
Dikatakan, terkait Jaringan Pengaman Sosial (JPS) terhadap masyarakat terdampak covid-19, ada sejumlah bantuan yang dikucurkan pemerintah. Seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Namun faktanya, penerima Bansos tersebut justru tidak tepat sasaran, dan masih banyak warga kurang mampu yang belum tersentuh, akibat pemuktahiran dadta penerima bansos yang dilakukan Kemensos.
Baca:
“Kami harapkan ada kerjasama yang baik antara Pemdes untuk format data, berkaitan dengan jumlah penerima bantuan tahun lalu. Sehingga, jika terjadi penurunan dengan ketentuan dari Kementerian, maka berapa jumlahnya. Kemudian ditinjau, apakah kebutuhan mereka bisa lewat Pemkot atau Pemdes, itu yang harus dilakukan,”jelasnya.
Dia mengaku, bahwa saat ini, Dinsos Kota Ambon tidak punya data valid terkait jumlah warga penerima Bansos yang dihapus oleh Kementerian. Dengan alasan, belum menerima data dari Pemdes/Negeri maupun Kelurahan.
“Dalam rapat evaluasi kemarin, mereka mengaku belum dapatkl berita acara itu. Sehingga kita dorong agar persoalan ini bisa terselesaikan,”harap Tamaela.(TM-01)
Discussion about this post