Di Pemprov ada Kadis Berstatus Plt Terlama Selama Pemerintahan di Maluku

Ambon, TM.- Insun Sangadji menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dengan status pelaksana tugas (Plt) selama 4 tahun. Ini menjadi pejabat dengan status Plt terlama sepanjang Pemerintahan di Maluku.

Kepada timesmaluku.com, staf pengajar Universitas Darussalam Ambon, Rauf Pellu, mengungkapkan pejabat berstatus Plt itu, hanya bisa menjalankan kewenangan pejabat defenitif paling lama tiga bulan, setelah itu bisa diperpanjang lagi tiga bulan.

Ini, lanjut dia, berdasarkan Surat Edaran Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam Aspek Kepegawaian. Kata Pellu, disitu jelas menetapkan waktu kerja seorang pejabat berstatus Plt.

Ribuan Warga Kisar Hadiri Kampanye Benyamin-Ari, Melky Frans: Kemenangan Sudah di Depan Mata

Dihadapan Warga Patti, Frans Klaim Elektabilitas Benyamin- Ari Capai 72 Persen

“Jadi Plt Kadis Pendidikan ini harusnya sudah lama diganti. Tapi entah kenapa tetap dipertahankan oleh Pemerintahan Murad Ismail sebagai Gubernur. Nah sekarang Pejabat Gubernur, harus bersihkan kesemrautan di Pemprov Maluku itu,” ungkap Rauf.

Bagi dia, tidak ada alasan untuk mempertahankan Insun Sangadji sebagai Kadis Pendidikan Maluku. Pertama karena tidak diperbolehkan oleh aturan. Kedua, usia kerjanya sebagai Aparatur Sipil Negara, tidak lagi memungkinkan.

“Sekarang saja beliau sudah berusia 63 tahun, sementara berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-3o- | V. 1O5-2 | 99, tanggal 15 September 2017, usia pensiun bagi pejabat eselon II hanya 60 tahun,” ungkap Rauf.

Menurut Rauf, model seperti ini, yang membuat pemerintahan kacau balau. Karena itu, Pejabat Gubernur Sadli Ie, punya kewenangan untuk menata kembali pemerintahan.

“Pak Pj Gubernur Maluku harus mulai menata kembali pemerintahan ini. Kan beliau punya kewenanogan untuk melakukannya. Memelihara kesalahan, akan memperburukan pemerintahan,” kata dia.

Apalagi, lanjut Rauf, Dinas Pendidikan Maluku sedang diungkap kebobrokannya dalam implementasi proyek-proyek Pemerintah. Kasus ini, justru diungkap oleh DPRD Maluku.

“Komisi IV DPRD Maluku mengungkap secara gamblang adanya dugaan tindak pidana korupsi disana. Kalau mau baik itu dinas, Pejabat Gubernur Maluku harus memperbaiki kondisi di Dinas Pendidikan,” ungkap Rauf.(TM-02)