DPRD Ambon Nilai PPKM Menimbulkan Kecemasan Masyarakat Kecil

Ambon, TM, – Kebijakan PPKM Skala Mikro di Kota Ambon, menimbulkan kecemasan bagi masyarakat kecil. Terutama buruh harian, dan pemilik usaha kecil.

Anggota DPRD Kota Ambon dari fraksi PKS, Yusuf Wally menegaskan, disaat PPKM Mikro, masyarakat perlu mencari makan sendiri. Kerja di luar rumah tidak bisa dielakkan.

“Untuk itu, perlu ada perhatian khusus Pemerintah Kota Ambon bagi warganya,”ujar Wally, kepada Timesmaluku.com, di Ambon, Jumat (9/7/2021).

Baca: Kebijakan Pemkot Ambon Dinilai tak Relevan

Dia berharap, ada evaluasi pasca pelaksanaan PPKM 14 hari kedepan, terkait pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan ini. Dampak terhadap pengurangan penyebaran covid, sampai pada dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Dan yang terpenting, ada tidaknya kecemasan di masyarakat pasca penerapan PPKM itu sendiri. Sehingga kedepan, apapun yang dilakukan Pemerintah, dapat diukur keberhasilan suatu program. Jika angka penularan meningkat, berarti ada yang kurang pas dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri,”cetusnya.

Diakui Wally, masyarakat sudah sangat menderita sejak dilakukan PSBB awal. Disambung lagi dengan PPKM, yang justru tidak diimbangi dengan bantuan yang tidak sama sekali menyentuh semua masyarakat yang terdampak covid.

Untuk itu Pemkot Ambon perlu menjalankan kebijakan yang dapat mengurangi penderitaan rakyatnya. Salah satunya adalah memberikan bantuan Sembako.

“Mengingat dengan kondisi ini, daya jual-beli menurun. Apalagi saat Ambon ditetapkan sebagai zona merah. Disisi lain, kita juga berharap, masyarakat dalam menjaga Prokes. Karena sebenarnya juga, masyarakat punya andil bersama Pemerintah dan stakeholder lainnya dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19,”tuturnya.

Soal larangan beribadah ditempat ibadah, kata dia, pemerintah harus memikirkan kembali. Sebentar lagi Idul Adha, sholat tentu akan dilakukan. Karena itu, perlu ada kebijakan lagi.

Baca: Menyediakan Makanan Gratis Buat Pasien Covid

Menurutnya, Tim Gugus Tugas Kota Ambon melakukan tes secara masif disetiap Desa/Negeri hingga Kelurahan, untuk menetapkan zona Covid-19. Dari situ bisa ditentukan mana yang boleh menggelar Sholat Ied, mana yang belum bisa.

“Apalagi sebenarnya, Satgas atau Pemkot Ambon itu tidak pernah melakukan rapat dengan DPRD terkait kebijakan PPKM yang sedang berjalan ini. Padahal kebijakan ini justru menjadi kegelisahan di masyarakat,”ujarnya.
Dia juga menyinggung soal anjuran vaksin yang saat ini disambut antusias oleh sebagian besar masyarakat. Meski animo ini dilatari banyaknya kebijakan yang membatasi kegiatan masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi.

“Namun hal itu menunjukan, bahwa masyarakat juga dapat mengikuti anjuran Pemerintah,”katanya. (TM-01)