Bursel, TM – Warga dan nelayan di Desa Lena, Kecamatan Waisama, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), mengeluhkan tingginya retribusi penimbangan hasil tangkap ikan tuna yang dinilai memberatkan dan tidak wajar.
Retribusi tersebut diduga ditetapkan sebesar Rp1.000 per kilogram untuk penimbangan ikan tuna loin oleh Dinas Perikanan Buru Selatan.
Sejumlah nelayan mengaku keberatan dengan besaran retribusi tersebut karena dinilai terlalu tinggi, terutama bagi nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut.
Kebijakan itu disebut menambah beban ekonomi di tengah meningkatnya biaya operasional melaut, seperti harga bahan bakar minyak (BBM), peralatan tangkap, hingga biaya distribusi hasil perikanan.
Warga juga mempertanyakan kejelasan dasar hukum penetapan retribusi serta transparansi pengelolaannya. Bahkan, muncul dugaan adanya praktik yang mengarah pada kepentingan pribadi oleh oknum tertentu.
Menanggapi persoalan tersebut, aktivis muda Buru Selatan, Manaf Bahta, meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan segera turun tangan melakukan evaluasi.
“Ini sudah meresahkan masyarakat. Retribusi timbang ikan tuna terlalu mahal dan tidak masuk akal. Jika benar ada praktik mencari keuntungan pribadi, maka harus diusut tuntas,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Ia juga mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku di Dinas Perikanan.
Menurut Manaf, kebijakan retribusi yang tidak proporsional berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nelayan yang saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan biaya.
Warga berharap pemerintah daerah tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan penimbangan ikan tuna di wilayah Bursel.
Transparansi, pengawasan, serta penetapan retribusi yang adil dinilai menjadi kunci agar nelayan tidak terus dirugikan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Perikanan Kabupaten Buru Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan dan tudingan yang disampaikan masyarakat.(gafar)
