Ambon, TM.- Beda dengan kepala daerah lain, di tahun politik, Gubernur Maluku Murad Ismail justru tekankan anak buahnya tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas harus dijaga, dan tetap fokus memberi pelayanan kepada masyarakat.
Hal Ini ditegaskan Murad saat apel akbar Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Maluku, kemarin. Bagi dia, pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjadi prioritas kerja ASN.
“Kalian harus netral, jangan terlibat dalam politik praktis. Fokus saja pada pelayanan masyarakat. Dan itu menjadi tugas kalian,” ungkap Murad.
Murad lalu membeberkan keberhasilan ekonomi Pemerintah, dibanding pemerintahan sebelumnya. Murad mengklaim Angka kemiskinan di provinsi Maluku tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis dibanding tahun 2021.
Hingga Maret 2022, tingkat kemiskinan turun menjadi 15,97 persen, dibandingkan Maret 2021 sebesar 17,87 persen atau terjadi penurunan sebesar 1,9 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan peningkatan atau capai 70,22 point, dibanding tahun 2021 yaitu 69,71 point.
Menurut Murad, selama selama 12 tahun IPM Maluku berada di kategori sedang. Di tahun 2022 sudah mencapai titik tertinggi. Dia berharap, pencapaian ini terus ditingkatkan.
Peneliti dari Index, Nendy Kurniawan Asyari yang dimintai tanggapannya, mengatakan wajar, jika Murad Ismail mengingatkan anak buahnya jangan ikut dalam politik praktis. Apalagi ada aturan yang melarang.
“Dia sebagai seorang Gubernur, wajar mengingatkan anak buahnya di tahun politik. Harusnya semua kepala daerah melakukan hal yang sama. Lalu masyarakat kawal komitmen tersebut, apakah dijalankan atau tidak,” ungkap dia.
Menurut Nendy, 2023 hingga 2024 menjadi tahun politik, dimana ruang-ruang ketidaknetralan ASN itu terbuka lebar. Mereka bisa saja diseret masuk ikut dalam kepentingan politik kepala daerah. Dan itu bukan hal baru, praktek ini sudah lama terjadi, massif, dan tidak pernah bisa diawasi dengan baik oleh penyelenggara Pemilu.
“Nah, saya melihat Gubernur mempertegas komitmennya untuk mengingatkan anak buahnya tidak ikut-ikutan main politik. Tak hanya dalam Pilkada, tapi juga Pemilu maupun Pilpres. Kalau sudah begini, kan pengawas Pemilu mendapat dukungan penuh dari kepala daerah untuk mengawasi ASN,” pungkas Nendy.(TM-02)
Discussion about this post