Ini Penjelasan Kades Tala Soal Dugaan Penyimpangan DD

Ambon, TM.- Kepala Desa Tala, Kabupaten Seram Bagian Barat Donhard Ivan Latekay menepis tudingan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Latekay saat dikonfirmasi via telepon seluler, Sabtu (4/6) malam mengaku baru bertugas pasca dilantik 22 November 2021. Dia hanya melanjutkan program yang telah ditetapkan oleh mantan Kades sebelumnya.

“Saya bertugas November 2021, 22 November dilantik. dana itu cair Desember 2021. Kalau tahap II, III ADD bukan di saya, itu mantan Kades. Kalau DD di saya. Saya lanjutkan mantan Kades punya program dengan DD tahap II dan III itu. Soal lampu. Itu program mantan Kades, saya hanya lakukan pembayaran,”jelasnya.

Sementara terkait laporan realisasinya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Latekay mengaku telah dibuat, namun tidak ditandatangani oleh staf.

Diketahui, dari informasi yang diperoleh, staf yang dimaksud Kades, telah diberhentikannya sejak Januari 2022 lalu. Kades justru menuding, adanya kerjasama antara staf dan mantan Kades, dengan tujuan agar ADD dan DD 2022 tidak dapat dicairkan.

“Sudah bikin, dan ada di Pemdes. Berita itu bohong. Tidak ada penyelewengan dana itu. Soal laporan realisasi anggaran tahap II, III, yang katanya belum dibuat, permasalahannya, staf lama tidak mau tandatangan,” kata dia.

Menurut dia, dalam realisasi ADD dan DD tahap I masih staf lama. Apa alasan staf tidak mau tandatangan? Itu karena sengaja diatur oleh mantan Kades supaya jangan ada pencairan 2022 ini.

“Tapi kalau soal laporan pertanggungjawaban, itu kan yang jalankan saat masa tugas mantan bukan saya. Jadi staf ini mau menyusahkan pemerintahan yang baru ini,”katanya.

Dia juga mengaku, telah melaporkan persoalan tersebut ke DPRD SBB. Kemudian terkait Inspektorat yang diminta untuk melakukan pemeriksaan, Latekay mengatakan, telah dilakukan, namun yang diperiksa saat itu adalah mantan Kades atas apa yang dilaporkannya.

“Saya tidak tahu BPD juga menyurati Pemkab SBB soal dana itu. Justru saya yang menyurat Inspektorat untuk melaporan soal penggelapan DD, terkait aset-aset Desa, dan Inspektorat sudah turun. Saya juga surati Kejaksaan tapi sampai sekarang belum ditindaklanjut,” katanya. (TM-01)