Ambon, TM.- Komisi Pemilihan Umum Daerah se-Maluku menggelar rapat koordinasi bersama KPU Pusat. Rapat yang digelar secara offline ini, dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.
Rapat yang digelar, Kamis (21/7/2022) di lantai VII Kantor Gubernur, dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang. Hadir juga Sekjen KPU, Bernard Dermawan Sutrisno dan anggota komisioner KPU, Betty E Idroos, dengan dipandu Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie.
Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, Tahun 2024 akan menjadi momen bersejarah dan monumental, karena akan menentukan kepemimpinan nasional pada semua level pemerintahan, baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Maluku beserta seluruh instansi Pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD dan masyarakat Maluku; siap mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 mendatang.
“Apresiasi kepada Ketua KPU RI dan rekan-rekan, yang berkenan datang ke Maluku guna menyelenggarakan Rakor ini. prinsipnya, Penyelenggaraan Pemilu harus dipersiapkan secara matang, terukur, sistematis dan terintegrasi, terutama KPU, Bawaslu, TNI/Polri dan instansi terkait lainnya. Kemudian Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya,”ujarnya.
Menurutnya, Pemilu 2024 merupakan hajatan demokrasi yang besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, maka aspek pengamanan dan keamanan, menjadi salah satu indikator penting dan menentukan.
Untuk itu, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi dan lembaga pusat sampai ke daerah, menjadi syarat mutlak suksesnya agenda besar tersebut.
“Pengamanan dan keamanan yang dimaksudkan adalah terkait penyalahgunaan teknologi digital oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Serangan cyber crime penyebarluasan hoax secara masif, kampanye hitam, money politik dan berbagai modus pelanggaran Pemilu yang menggunakan media sosial, itu mesti dapat diantisipasi sebaik-baiknya,”tandas Gubernur.
Meski demikian, Gubernur yakin KPU RI sangat memahami pentingnya membangun jejaring kerja yang efisien dan efektif, sampai ditingkat bawah, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk para tokoh masyarakat, agama, adat dan lainnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari dalam Rakor kemarin mengatakan, walau dalam konstitusi disebutkan, babwa KPU merupakan salah lembaga yang bersifat mandiri. Namun tetap membutuhkan Pemerintah Daerah menjadi salah satu unsur penting untuk diajak bekerjasama dalam penyelenggaraan Pemilu di daerah.
“Tujuan kami, datang ke Maluku selain silaturahmi, juga koordinasi dan konsolidasi tentang pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Kami mohon dukungan pak Gubernur dan pimpinan Forkompinda. Karena Pemilu nanti, akan diikuti oleh banyak pihak,”ujarnya. (TM-01)
Discussion about this post