Kontribusi Dunia Usaha Disinggung, Gubernur: Fokus Tekan Kemiskinan

Ambon, TM.- Peran dan kontribusi dunia usaha, ditunggu melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungan. Tanggungjawab sosial, jadi salah satu strategi percepatan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.

Hal ini disampaikan Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (FTSLBU), yang berlangsung di Ruang Rapat lantai II, Kantor Gubernur Maluku, Senin (27/9/2021).

“Pembangunan yang diutamakan fokus pada penurunan kemiskinan dan pengangguran. Ini bisa dilakukan dalam berbagai sektor pembangunan,” kata Gubernur.

Baca Juga:

• Warga Tutup Jalan

Forum dipimpin Plh. Sekda Maluku, Sadali Ie, dihadiri Gubernur, Ketua Tim TGPP Maluku Hadi Basalamah, Kepala Bappeda Anton Lailossa, Kepala BPSDM Hadi Sulaiman, Kadis PMPTSP Suryadi Sabirin, pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Malut, BNI wilayah Timur/BUMN-D dan para pelaku usaha lainnya,

Gubernur, menegaskan pembangunan daerah bukan hanya tanggungjawab Pemda. Elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan pelaku usaha, punya tanggungjawab yang sama meski dalam kontribusi berbeda.

“Forum ini sangat penting, sebagai implementasi amanat regulasi. Untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang tanggungjawab sosial pelaku usaha. Serta untuk mendorong kontribusi kemitraan dan pelaku usaha, dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP), Hadi Basalama hmenjelaskan, sesuai arahan Gubernur Maluku, seluruh program yang diterapkan di BUMN dan BUMD maupun di dunia usaha, bisa dikolaborasikan. Arahnya mendukung program prioritas pemerintah daerah.

Menurut dia, ada tujuh program prioritas dan sembilan program unggulan pemerintah. Program tersebut diharapkan memberi dampak kepada masyarakat. Namun harus dikerjakan melalui sebuah kerjasama.

Baca Juga:

• Calon Kepsek SMA Hanya Butuh NUKS

“Ini pertemuan kita yang pertama. Dan pertemuan selanjutnya, kita akan buat DES supaya menunjukkan Lokasi Khusus (Lokus). Serta program yang terarah dan terukur,” kata Basalamah.

Selama ini, kata dia, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha sudah menjalankan program ini. Tapi mungkin masih sendiri-sendiri cara kerjanya. Dan program yang Pemda rancang itu, tinggal diarahkan.

“ Program proiritas gubernur, kita membangun pemberdayaan ekonomi ini. Hanya Lokusnya tidak hanya di Kota Ambon saja. Masih ada 10 kabupaten/kota lainnya di Maluku,” jelasnya. (TM-01)