Latupati Saparua Timur Deklarasikan Tolak Separatis RMS

Ambon, TM. – Latupati Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah mendeklarasikan penolakan RMS dan antek-anteknya. Warga diinstruksikan untuk kibarkan Merah Putih. Langkah ini dilakukan jelang tanggal 25 April.

Deklarasi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Kamis (21/4/2022), para raja itu menegaskan, penolakan terhadap separatis RMS, dan akan tetap menjaga kesatuan dan persatuan NKRI.

Salah satu Latupati, yang adalah Raja Negeri Ihamahu, Agustinus Pattiiha bahkan menegaskan, bahwa RMS itu, adalah kelompok yang tidak puas dengan kebijakan dan keputusan di Negara ini.

Baca Juga:

• Sembako Aman, Armada Mudik Aman, Keamanan Fasilitas Umum Diperketat

“Ini soal puas dengan tidak puas saja. Apakah dengan selembar kain kita bisa memisahkan NKRI, kan tidak mungkin. Bahkan saya berpikir, bahwa mestinya tidak lagi ada pengamanan soal 25 April. Dan saya pernah usulkan itu,”ujar Raja Ihamahu.

Dia bahkan mengajak semua pihak, untuk sama-sama berjuang demi Negeri ini, demi Daerah ini. Terutama soal rencana pembentukan LIN di Maluku. Dimana semuanya telah disuarakan, bahkan oleh perwakilan-perwakilan rakyat Mqluku di Senayan. Dengan itu, maka mari sama-sama berjuang untuk anak cucu kedepan.

Sementara itu, Kepala Kecamatan Saparua Timur, Halid Patisahusiwa juga menuturkan, bahwa jelang 25 April ini, seluruh warga diinstruksikan untuk mengibarkan/menaikan Bendera Merah Putih, sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan RMS.

“Ini sudah menjadi catatan setiap jelang Tanggal 25. Itu Tanggal 23 sudah ada pengumuman, bahwa mulai besok, lusa, seluruh Negeri menyampaikan pengumuman, juga di Masjid dan Gereja,”turur Camat.

Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan setiap Negeri, dengan para Kades/Raja, dengan Kapolsek, Danramil, terkait pelaksanaan patroli, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu RMS.

Baca Juga:

• 8 Kades, 1 Raja Dilantik, Walikota Beri Pesan Menohok ke Hative Kecil

“RMS ini ada hanya lewat cerita. Itu pola pikir masyarakat yang sederhana yang tidak bisa kita tekan juga. Tapi soal RMS ada, itu tidak ada,”tandasnya.

Dia mencontohkan, kenaikan bendera yang terjadi di Negeri Ulath beberapa waktu yang bertepatan dengan Hari Pattimura, itu justru dilakukan oleh warga penerima bantuan PKH, dimana program itu adalah program Pempus.

“Dia dapat uang dari Pemerintah, tapi dia masih naikan bendera. Tapi kita mohon dukungan semua, Saparua dan Saparua Timur akan aman. Dengan kerjasama masyarakat, Raja-raja serta kepolisian dan TNI, Saparua akan aman dan tidak ada yang menonjol.(TM-01)