Ambon, TM.- Hingga kini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum mengirimkan nama empat caretaker untuk SBB, Kota Ambon, KKT, dan Buru. Namun kelompok Cipayung menolak caretaker Walikota Ambon dari kalangan militer.
Kelompok Cipayung bernaung, HMI, PMKRI, GMNI dan IMM yang tergabung dalam Cipayung Kota Ambon, menyatakan sikap menolak TNI, maupun Polri mengisi posisi sebagai Karateker Walikota Ambon.
Menurut mereka, wacana terkait karateker Wali kota Ambon yang berasal dari TNI, apalagi TNI aktif, sama saja mengulang rezim despotik Orde Baru.
“Jabatan Walikota merupakan jabatan sipil yang harus diisi oleh masyarakat sipil pula. Untuk TNI-Polri, sebaiknya fokus pada tugas utama mereka. Karena ketika jabatan sipil diisi oleh Perwira TNI, ataupun Polri aktif, ini mengingatkan kita akan Dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan rezim despotik orde baru,”tandas Ketum HMI Ambon, Afrizal Mukadar.
Dengan itu, Cipayung Kota Ambon tidak menginginkan ada dari unsur TNI maupun Polri mengisi jabatan itu.
“Kami juga berharap, jabatan Penjabat Walikota Ambon diisi oleh anak daerah, bukan harus orang yang berdarah Maluku saja, tetapi orang yang dari kecil sudah hidup dan mengenal kondisi sosial, budaya, adat dan agama di Maluku,”katanya.
Sementara itu, Ketua IMM Kota Ambon juga menambahkan, bahwa wacana sering dikaitkan dengan Pilgub Maluku periode mendatang, atau disebut sebagai perang bintang. Hal tersebut dikarenakan muncul salah seorang mantan Jenderal TNI yang siap maju pada Pilgub 2024 mendatang.
“Kami tidak ada urusan dengan dua jenderal itu, tugas kami adalah untuk memastikan agenda demokrasi di Maluku berjalan dengan baik. Jabatan sipil yang diduduki oleh TNI maupun Polri, kami anggap mencederai spirit reformasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat dan mahasiswa pada Tahun 98,”tandas Hamja Loilatu, Ketum IMM Kota Ambon.
Sementara itu, Christian AD Rettob, Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon juga mengatakan, dalam kondisi ini, rakyat seakan digembleng oleh negara untuk bernostalgia dengan rezim Orde Baru.
Padahal diketahui bersama, bahwa Orde Baru mempunyai riwayat buruk bagi bangsa Indonesia.
“Jangan lagi kita berada pada situasi-situasi kelam yang nantinya mencederai kedaulatan rakyat. Jangan sampai rakyat ini dibingkai oleh rezim Orde Baru yang secara semu dan pada akhirnya akan menunjukan orogansi kepemimpinan di Maluku terlebih ksusus Kota Ambon,”cetusnya.
Menurut dia, jika kursi Walikota Ambon diisi oleh TNI maupun Polri, sekalipun itu adalah keputusan Mendagri, pihaknya akan menggalang dukungan rakyat menolak itu.
“Kami akan menggalang dukungan masyarakat untuk melakukan protes selama kepemimpinannya,”tegas Ketum GMNI Kota Ambon, Adi S Tebwaiyanan. (TM-01)
Discussion about this post