Ambon, TM – Sampai saat ini, dana bencana alam 2019 di Maluku, khususnya di Kota Ambon belum juga dicairkan Pemerintah Kota setempat. Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengaku, takut.
Alasannya sederhana. Politis Golkar itu takut membagikan dana Gempa yang dikabarkan di tampung di BNI Ambon bernilai Rp. 35,7 miliar itu, salah di pergunakan oleh penrima bantuan dari kementrian.
“Dananya sudah ada, tapi katong (kita) jaga, jangan sampai di manfaatkan salah. Sekrang dalam situasi kaya bagini (begini) katong kasih, dong (mereka) seng (Tidak) bangun rumah, dong belih sembako,” kata Richad dengan nada lantang saat di wawancara wartawan di Marina Hotel, siang tadi, Kamis (16/7/2020).
Walikota menyebut, akan mencari waktu yang tepat untuk mencairkan dana tersebut. Selanjutnya, dibagikan ke warga terdampak gempa bumi tahun 2019 lalu.
“Time yang pas. Kecuali katong pake akang for (buat) tukar akang boleh. Cuman katong jaga, jangan sampai itu. Sehingga tidak itu to. Akang bagitu. Bersabar sadiki dolo,”tambah politisi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, DPRD Kota Ambon mennampik anggaran Rp. 35.786.750.000 dana bencana alam yang hingga kini masih tersimpan di bank BNI.
“Itu tanpa bunga, jadi jangan ada yang bilang kalau disimpan untuk keuntungan bunga,”Hal ini diakui Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Promes, saat diwawancarai, di Balai DPRD Kota Ambon.
Promes menjelaskan, dana tersebut telah dicairkan sejak Desember Tahun 2019 lalu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun Juklak penyaluran dana tersebut baru disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, pada Maret 2020.
“Sesuai Juklak itu kan harus ada sosialisasi tentang pembentukan kelompok-kelompok untuk penerima bantuan dan untuk mengawasi seluruh pembangunan rumah-rumah yang rusak. Dan saat itu, bertepatan dengan covid, sehingga terhambat karena itu semua kantor tutup,”jelasnya.
Dan dalam rapat sat itu, (Selasa red), Komisi telah meminta sosialisasi itu dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok dengan kapasitas pertemuan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan.
“Jadi jangan covid dipakai sebagai alasan. Karena pelaksanaan sosialisasi tidak perlu semua Desa satukaligus. Jadi misalnya hari ini Desa mana, besok Desa/Kelurahan Lateri dan seterusnya. Karena yang rusak ini kan terjadi diseputaran Baguala,”katanya.
Promes juga merincihkan, anggaran tersebut diperuntuhkan bagi 1.631 KK, dengan klasifikasi 931 rusak ringan, 394 rusak sedang, dan 306 rusak parah.
“Rusak berat mendapat dana sebesar Rp. 50.000.000; Sedangkan Rp. 30.000.000 untuk rumah yang mengalami rusak sedang, dan rusak ringan sebesar Ro. 10.000.000. Dan Komisi 1 akan kawal ini sampai bantuan ini sampai ke masyarakat,”tandasnya. (TM02)
Discussion about this post