AMBON, TM — Memasuki penghujung 2025, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mulai mempersiapkan langkah strategis menghadapi tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD Malra, Stepanus Layanan, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus siap bekerja dalam situasi fiskal yang jauh lebih ketat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Layanan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Malra tahun 2026 diproyeksikan hanya mencapai Rp755 miliar, turun cukup signifikan dari APBD 2025 yang berada pada kisaran Rp1 triliun.
Penurunan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“APBD kita untuk tahun 2026 berada pada angka Rp755 miliar. Artinya ada pengurangan sekitar Rp240 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2025,” jelasnya, Sabtu (15/11/2025).
Ia menyebut pemangkasan TKD secara nasional mencapai Rp693 triliun, sebagaimana tercantum dalam kerangka APBN 2026. Kondisi ini ikut berimbas pada seluruh daerah, termasuk Maluku Tenggara yang selama ini mengandalkan dana transfer untuk membiayai pembangunan.
“Wilayah Malra itu luas. Dengan keterbatasan anggaran yang tinggal Rp755 miliar, tentu prioritas utama harus diarahkan untuk kebutuhan masyarakat,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Layanan juga mengingatkan bahwa selain pelayanan publik, belanja pegawai dan operasional akan menjadi komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran 2026.
Ia memastikan bahwa DPRD akan memaksimalkan proses pembahasan bersama pemerintah daerah agar kebijakan tahun depan tersusun lebih terarah.
“Pemkab telah menyerahkan KUA–PPAS sekitar empat hari lalu. Senin pekan depan kita mulai masuk pembahasan lanjutan,” ungkapnya.(TM-03)
