AMBON, TM.– Musim hujan kembali membawa bencana bagi warga di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku. Sejumlah wilayah seperti Kota Piru, Kecamatan Taniwel Timur, dan Taniwelkembali terendam banjir akibat curah hujan tinggi.
Kondisi ini memantik reaksi Anggota DPRD Provinsi Maluku, Julius Rutasouw, yang meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten SBB, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk menangani banjir yang hampir setiap tahun melanda kawasan tersebut.
“Daerah-daerah ini selalu terendam banjir saat musim hujan tiba. Kami minta pemerintah daerah, provinsi, dan BWS Maluku untuk memperhatikan masalah ini,” ujar Rutasouw kepada wartawan, Kamis (24/4/2025), di Ambon.
Dalam kegiatan reses yang dilakukan di SBB, Rutasouw menerima banyak keluhan dari warga mengenai dampak banjir yang merusak rumah, infrastruktur, dan mengancam kesehatan.
Sebagai tindak lanjut, ia mengaku telah berkoordinasi dengan para raja, camat, dan pemangku kepentingan untuk menyusun proposal penanganan banjir, terutama untuk daerah yang sungainya kerap meluap.
“Kami akan buat proposal untuk mengidentifikasi sungai-sungai rawan banjir dan ajukan ke BWS Maluku agar ada penanganan yang nyata,” terangnya.
Politisi itu menegaskan, dampak banjir bukan hanya kerugian materiil, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis kesehatan di tengah masyarakat.
“Kalau setiap hujan rumah warga tergenang, itu bisa mengganggu kesehatan dan membahayakan keselamatan. Ini masalah serius,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi penanganan sementara seperti pengurukan yang dilakukan di sekitar bantaran sungai, yang menurutnya tidak menyelesaikan akar masalah.
Rutasouw mendorong adanya solusi jangka panjang seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan perbaikan sistem drainase.
“Solusi darurat itu penting, tapi kita juga butuh penanganan permanen,” katanya.
Rutasouw menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menangani bencana tahunan ini. Menurutnya, tidak bisa hanya satu pihak yang memikul tanggung jawab.
“Ini harus menjadi kerja bersama. Pemerintah kabupaten, provinsi, balai sungai, hingga masyarakat harus terlibat. Kalau tidak, kita akan terus berputar dalam siklus banjir setiap musim hujan,” pungkasnya.(TM-02)
