Ambon, TM, – Rapat tentang sengketa lahan Tawiri, tidak dihadiri oleh wakil dari TNI-AU. Padahal mereka ikut bersengketa. Usut punya usut, undangan belum sampai ke tangan pihak TNI AU
Rapat digelar Komisi I DPRD Kota Ambon, BPN Kota Ambon dan warga Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk, Ambon. Rapat berlangsung Senin (18/10/2021). Dalam kasus ini yang bersengketa sebagai warga Tawiri dan TNI-AU.
Dalam rapat itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, mengatakan ada kesalahan teknis hingga pihak TNI-AU tidak hadir. Sementara, informasi lain, surat tersebut diambil alih oleh Riky Helaha, salah satu Anggota DPRD yang berdomisili di Negeri Tawiri.
Baca Juga:
Terkait hal itu, Riky Helaha mengambil keputusan atas undangan tersebut. Dan tidak menyerahkannya kepada pihak TNI AU. Itu dilakukan atas permintaan Komisi I.
Dia mengaku, dihubungi salah satu pendamping komisi bernama Alvin, dan diminta untuk tidak menyerahkan undangan milik TNI AU. Alasan, rapat akan ditunda hingga Senin depan.
Anehnya, dirinya justru diminta memberikan surat undangan kepada pihak-pihak lain yang diundang dalam rapat.
“Jadi saya bawa undangan itu atas kesepakatan dengan pimpinan Komisi I. Karena saya kebetulan berada di sana (Tawiri). Jadi Jumat itu saya ambil undangannya, ada beberapa undangan, dalam perjalanan sebelum pulang, Alvin (pendamping komisi I) telepon dan bilang bahwa undangan untuk TNI-AU jangan diberikan,” kata dia.
Akhirnya surat itu tidak diantar. berharap, bahkan meminta kepada rekan-rekan komisi I agar dapat membantu masyarakat Tawiri dalam penyelesaian masalah yang terjadi itu.
Baca Juga:
Jadi Alvin bilang, pa jangan kasih TNI AU punya, nanti yang lain-lain kasih saja. Kita batal saat mereka datang di sini saja (di kantor DPRD). Saya bahkan bilang, jangan seperti itu. Kalau mau batal, bilang sekarang jangan tunggu masyarakat datang baru batalkan rapat,” tulisnya.
Namun ternyata, rapat itu jalan pada Senin kemarin, karena memang banyak warga Tawiri yang mendatangi Balai DPRD Kota Ambon.
“Tiba-tiba rapat jalan, saya juga bingung. Saya konfirmasi dan balasan dari pendamping komisi bahwa “pa, abis yang datang banyak orang bagini”. Jadi Ketua Komisi I datang langsung pimpin rapat. Jadi bagitu. Intinya undangan tidak diberikan karena Arahan dari komisi I. Bukan karena saya tidak memberikan kepada TNI AU,”tandasnya. (TM-01)
Discussion about this post