Ambon – Kinerja Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Ahmad Jais Ely, mendapat sorotan tajam. Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) SBB, Wandri Makasar, meminta Pj Gubernur Maluku, Sadali Le, segera mengevaluasi dan memberikan teguran kepada Jais Ely atas dugaan kekacauan birokrasi di bawah kepemimpinannya.
Menurut Wandri, birokrasi Pemda SBB di bawah Jais Ely dinilai amburadul dan menabrak sejumlah aturan, terutama dalam penempatan pejabat struktural.
“Banyak jabatan Eselon II dan III diisi tanpa memenuhi mekanisme serta persyaratan yang diamanatkan dalam aturan ASN,” ungkap Wandri, Kamis (5/12/2024).
Wandri memaparkan beberapa contoh penempatan pejabat yang dianggap menyalahi aturan, seperti Jabatan Camat Taniwel Timur (Eselon IIIA) ditempati oleh ASN golongan III yang belum menduduki jenjang eselon maupun mengikuti pelatihan PIM IV atau PIM III.
” Kepala Dinas Perikanan dirangkap oleh Kepala Bidang (Kabid). Salah satu Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat DPRD juga dirangkap oleh Kabid Perikanan,” ungkap Wandri.
Selain itu, kata dia, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dirangkap oleh seorang Kepala Seksi dari Dinas PU. Dan Jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) dipegang oleh Kabid dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes).
Wandri menilai, rangkap jabatan ini dilakukan oleh ASN yang memiliki hubungan emosional dengan Pj Bupati Jais Ely. “Ini menunjukkan adanya kepentingan politik tertentu, terutama terkait Pilkada 27 November lalu,” tambahnya.
Menurut dia, sebagai seorang ASN murni yang lahir dari lingkungan birokrasi, publik awalnya menilai Jais Ely memiliki kemampuan untuk memimpin secara profesional. Namun, tindakan yang merombak birokrasi tanpa prosedur justru dianggap merusak citranya sebagai seorang birokrat.
“Ini sangat disayangkan, karena Jais Ely diharapkan dapat menjaga integritas birokrasi, bukan malah memperburuk kondisi dengan strategi rangkap jabatan yang tidak sesuai aturan,” pungkas Wandri.(TM-04)
Discussion about this post