Ambon, TM.- Sejumlah kesepakatan dipastikan direalisasikan sebelum pemulangan pengungsi Kariuw. Salah satu butir kesepakatannya, mereka meminta maaf secara terbuka kepada warga Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Hal ini diungkapkan dalam pertemuan secara virtual yang dipimpin Kepala Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan. Hadir dalam pertemuan di ruang kerja Kepala Dinas PU Provinsi Maluku, Rabu (14/12/2022).
“Kita berencana 19 Desember 2022 ini, akan melaksanakan pemulangan dan secara perlahan akan merealisasikan tuntutan atau harapan masyarakat baik rehabilitasi rekonstruksi dan juga perladangan serta kebun dan tempat upacara adat,” ujar Kepala Deputi II Kantor Staf Presiden RI, Abetnego Tarigan.
Rakor secara virtual dihadiri yakni, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Asisten Deputi Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Hadir juga Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktur Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komandan Resor Militer 151/Binaiya, Kasrem 151/ Binaya, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, , dan Dandim 1504/Ambon.
Pertemuan ini juga melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda negeri (desa) Pelauw, Tokoh Agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda negeri Kariuw.
Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marabessy, dalam laporanya menyampaikan, langkah-langkah konkrit yang terukur telah disiapkan. Tanggal 19 Desember 2022 pemulangan pengungsi, dan tanggal 20 Desember 2022 Natal bersama.
Sementara pernyataan sikap masyarakat Negeri Pelauw, masyarakat meminta untuk tidak beraktivitas dikawasan , Hua Rual, yang ditetapkan dengan keputusan bupati Nomor 590 – 745 Tahun 2022.
” Untuk pengembalian batu keramat kami sudah laksanakan di lokasi Hua Rual,” ucapnya. Terkait permintaan maaf masyarakat negeri Kariuw , juga sudah dilaksanakan.
Marasabessy dalam laporanya, menyebut pernyataan permohonan maaf warga Kariuw, Pertama warga Kariuw meminta maaf atas status di media sosial yang menyatakan bahwa praktek ritual adat, adalah kegiatan yang bersifat penyembahan berhala.
” Maka dengan ini kami nyatakan bahwa, sesungguhnya kami masyarakat Kariuw sangat menghormati dan menjunjung tinggi ritual adat tersebut merupakan kepercayaan masyarakat Pelauw, yang telah hidup dan bertumbuh secara turun temurun. Sehingga perlu dilestarikan sebagai aset budaya dan pariwisata,” ucap Muhamat Marasabessy, saat melaporkan pernyataan maaf masyarakat negeri Kariuw.
Terkait pengerusakan situs adat sebagai salah satu akar masalah konflik sosial Negeri Pelauw dan Negeri Kariuw, masyarakat Kariuw menyatakan tidak pernah melakukan tindakan pengerusakan tersebut.
” Kami akan menyampaikan pernyataan permohonan maaf ini di sosial media serta kita juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat Pelauw. Kami juga sudah menyiapkan 2000 tanaman cengkeh dan pala,” sebut Marasabessy.
Terkait keputusan tapal batas Pemda bersama TNI-Polri sudah melaksanakan. Sehingga 5 point tuntutan warga negeri Pelauw, juga telah di laksanakan. Untuk itu, rencana pemulangan pengungsi yang terdiri dari 109 kepala keluarga (KK), transportasi yang akan digunakan yakni kapal motor laut untuk pemulangan pengungsi.
” Sementara skenario berikutnya kami akan melewati jalur darat sehingga sekaligus melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Hulaliu. Untuk pembiayaan dana yang telah kami siapkan sebesar Rp. 113.000.000 untuk pemulangan pengungsi nanti, disamping sembako dan kebutuhan lainnya,” beber Marasabessy.
Sementara untuk rehabilitasi perumahan, Pemerintah akan bekerjasama dengan TNI-Polri. Sementara BLT dari Dinas Sosial akan disalurkan selama 3 bulan dengan besaran Rp335.000 Per kepala keluarga, disamping bantuan dari Kementerian Sosial.
Termasuk disiapkan juga dana untuk penerangan dan merahabilitasi air bersih, dan Pos pengamanan juga sudah disiapkan. Pengerjaannya akan dibantu oleh TNI-Polri.
“ Sehingga dana yang sudah kami siapkan sebesar Rp 7.6 miliar. Sementara yang mendesak dibidang pendidikan bagi pendidikan dasar, dana sebesar Rp199 juta suda kami siapkan, disamping itu penyuluhan pertanianpun suda disiapkan dengan menyalurkan dana Rp. 90.000.000 untuk tenaga penyuluhan pertanian di Pulauw Haruku dan sekitarnya,” ucap Muhamat Marabessy, lagi.
“Sementara untuk pengamanan nantinya, melibatkan TNI-Polri khususnya anak daerah pulau haruku untuk pengamanan dan acara adat pemulangan nanti,” tambahnya.
Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes (Pol) Raja Arthur Lumongga Simamora, dikesempatan itu melaporkan, ada sebanyak 152 personil dikerahkan.
” Dimana komunikasi yang kami lakukan adalah sebagai tim yang di komandoi oleh bupati Maluku tengah,” kata Kapolresta.
Sedangkan dari hasil koordinasi bersama dengan raja negeri Pelauw, ada dua hal diminta. Permintaan maaf secara terbuka, Sosialisasi ke masyarakat khususnya masyarakat akar rumput.
”Dan pengamanan pemulangan sampai dengan Natal, kami akan melibatkan masyarakat pulau Haruku sehingga dapat berjalan dengan aman. Pemulangan ini juga akan kami lakukan secara tradisi adat dengan dihadiri oleh seluruh raja-raja se Pulau Haruku,” kata Kapolresta Ambon.
Sementara Penjabat Sekda Maluku, Sadli Ie, menyampaikan apa yang menjadi rencana aksi pemulangan pengunsi suda tepat. Namun, Dia sarankan untuk dikolaborasikan dengan pendekatan kearifan lokal (adat).” Dan intinya, Pemprov Maluku mendukung apa yang dilakukan Pemda Malteng,” saranya.
Raja negeri Pelauw, Rasyad Effendi Latucosina, menegaskan mendukung pemulangan pengungsi warga negeri Kariuw. Dia juga menyampaikan, mengenai (batu keramat) yang asli, belum ditemukan sampai saat ini.
“ Dan kemudian terkait insiden 12 Desember 2022, itu karena tidak ada koordinasi dengan kami dan juga permohonan maaf belum juga disampaikan oleh warga Kariuw. Sedangkan terkait ganti rugi tanaman akan berjalan situasional, Pemda Malteng juga dalam waktu singkat sudah harus keluarkan keputusan batas tanah negeri Kariuw, termasuk menyangkut keamanan perlu stasioner,” kata Raja Pelauw, dalam laporannya. (TM-02)
Discussion about this post