PPKM Ambon tak Menurunkan Angka Covid-19, Justru Perburuk Stabilitas Ekonomi

Ambon, TM.- PPKM Ambon dinilai tak menurunkan angka penyebaran Covid-19. Kebijakan ini justru memperburuk ekonomi masyarakat. Akhirnya stabilitas ekonomi juga terganggu.

Instruksi Wali Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2021 tentang PPKM Skala Mikro diterapkan sejak 8 Juli 2021. Bertujuan untuk menekan angka penyebaran covid-19 di Kota Ambon.

Hingga hari ke 7 pemberlakuan PPKM, justru tidak berdampak pada penurunan angka kasus covid-19. Justru semakin memperburuk stabilitas ekonomi masyarakat.

Baca: Tunggu Hasil PCR Lama, Jenazah Dipulangkan

Kader HMI Fisip Unpatti Ambon, Adam Rahantan, kepada Timesmaluku.com, Kamis (15/7/2021) menjelaskan, penerapan kebijakan terkait pembatasan kegiatan masyarakat secara nasional ini justru meningkatnya penyebarannya covid-19.

“Beberapa fasilitas umum dibatasi, pelaku perjalanan diperumit, tempat-tempat ibadah ditutup, roda perekonomian yang semula sudah mulai membaik, kembali tidak stabil. Apakah PPKM ini berjalan semestinya,”tuturnya.

Seharusnya, lanjut Adam, PPKM ini ampuh untuk menekan lonjakan kasus covid-19 di Kota Ambon. Namun realitanya, kebijakan tersebut justru menimbulkan banyak dampak buruk, seperti mati dan terhentinya sejumlah sektor perekonomian masyarakat.

“Disadari sungguh, bahwa pandemi ini tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan secara global, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan disektor ekonomi,”ujarnya.

Sehingga menurutnya, dalam penerapan kebijakan itu, Pemerintah mestinya dapat mengontrol itu secara ketat, disiplin dan konsisten, agar tingkat penyebaranpun dapat ditekan, guna menghindari adanya tambahan aturan baru yang berpotensi mengganggu perekonomian rakyat.

Baca: Kemiskinan di Maluku Turun Tipis

“Dalam menanggapi kondisi ini, seharusnya Pemkot dapat memberikan solusi terbaik dalam membantu perekonomian masyarakat. Artinya, meskipun PPKM berlaku, tapi masyarakat tidak kehilangan pekerjaan. Untuk itu, perlu ada perhatian khusus Pemerintah Kota Ambon bagi warganya,”cetusnya.ppk

Dia menambahkan, pasca PPKM, Pemerintah harus melakukan evaluasi secara terbuka, terkait apa dampak dari penerapan PPKM itu sendiri. Karena keselamatan dan kenyamanan masyarakat mestinya harus diutamakan dalam setiap pengambilan kebijakan oleh Pemerintah. (TM-01)