Proyek Pemerintah “Dikuasai” Pribadi, Kelompok Nelayan di Banda Ngamuk

Ambon, TM.- Sejumlah orang yang tergabung dalam Koperasi Nelayan Bintang Laut melakukan aksi demo di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Cabang Gugus Pulau VI-Kepulauan Banda. Mereka protes cold storage milik Pemerintah Provinsi dikelola secara pribadi.

Aksi ini digelar kelompok nelayan pada Kamis (13/4/2023) sekira pukul 11.15. Aksi dilakukan di kantor DKP Cabang Gugus Pulau VI-Kepulauan Banda, Pulau Banda, Maluku Tengah. Dalam aksi itu, mereka mempertanyakan juga legalitas pengelola cold storage.

Cold storage dikelola oleh Yanto Sangaji. Bagi nelayan, Yanto tidak memiliki ijin resmi dari Dinas Perikanan Provinsi Maluku. “Kenapa bisa, proyek milik pemerintah dikelola oleh individu,” kata Ridwan Samad yang melakukan orasi dalam demonstrasi tersebut.

Mereka menduga ada permainan mafia yang dibiarkan oleh Dinas Perikanan Provinsi Maluku. Karena itu, Yanto Sangaji bisa bebas beroperasi. Akibatnya nelayan kecil yang menjadi korban kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kami meminta kepada kepala Dinas kelautan dan Perikanan untuk menindak lanjuti tuntutan ini,” teriak Samad.

Djamaludin Udi, salah satu anggota Koperasi Nelayan, mengatakan koperasi Bintang Laut Banda punya legalitas. Karena itu, mereka datang mengajukan protes secara baik-baik.

“Kita datang bukan untuk bikin ribut, tetapi kita datangk arena pengelolaan aset Cold Storage milik Pemerintah Provinsi Maluku yang diperuntukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan nelayan di Banda ini tidak jelas,” ungkap Udi.

Nelayan kecil, kata dia, sangat kcewa dengan kebijakan DKP Maluku yang memberikan kewenangan untuk orang per orang mengelola cold storage yang diperuntukan bagi kelompok nelayan.

“Kami kecewa mengenai perlakuan yang tidak adil terhadap kita sebagai nelayan. Saya ingin menyampaikan bahwa kita nelayan di Banda sini, adalah pelaku utama kelautan dan perikanan,” kata Udi.

Sebagai nelayan lokal putra dari Banda, merasa di anak tirikan. Mereka berharap bisa menjadi mitra dengan pemerintah Provinsi Maluku yaitu Dinas KKP, tapi ternyata kita diabaikan.

“Dinas KKP lebih memilih orang lain dibanding kita Koperasi Bintang laut Banda, walaupun kita nelayan punya keterbatasan. Tapi kita masih mampu untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan aturan pemerintah,” tandas Udi.(TM-02)