Jakarta, TM. – Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Bina Graha Jakarta, Selasa (20/6/2023). Moeldoko didampingi Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta (FCT).
Pada pertemuan ini, Bupati Poso menyampaikan usulan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait pembangunan di bidang infastruktur, perikanan, dan pariwisata.
Menanggapi hal ini, FCT menegaskan komitmen Pemerintah Pusat untuk pemerataan pembangunan berbasis ‘Indonesia Sentris’ seiring dengan pemulihan ekonomi pasca konflik Poso.
Di sisi lain, dukungan Pusat tersebut perlu disambut dengan inisiatif dan kerjasama Pemerintah Daerah, melalui pemenuhan readiness kriteria dari usulan yang disampaikan, seperti kesiapan lahan, desain, dan dokumen lingkungan.
Sebagai informasi, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bekas daerah konflik dan daerah operasi antiterorisme.
Status tersebut dicabut pada tahun 2022 dan saat ini Pemerintah Kabupaten Poso mengharapkan dukungan program dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan, utamanya di bidang infrastruktur, perikanan, dan pariwisata.
“Pasca-status daerah konflik atau daerah operasi antiterorisme dicabut tahun 2022, Kabupaten Poso saat ini diperkenankan mengajukan alokasi tambahan anggaran dana transfer daerah,” ujar Febry.
Dari usulan-usulan yang diajukan, Febry menegaskan bahwa KSP akan mendorong pemulihan ekonomi di Poso melalui upaya fasilitasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Di bidang infrastruktur, Bupati Kabupaten Poso mengusulkan dukungan jalan untuk menopang sentra pertanian sentra padi dan jagung. Untuk diketahui, saat ini Kabupaten Poso memiliki panjang jalan 1.229,13 km dengan kemantapan jalan sebesar 49,2%.
Sejauh ini, Febry mengidentifikasi bahwa terdapat ruas jalan di Kabupaten Poso yang sudah masuk daftar ruas prioritas dalam Inpres 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivtas Jalan Daerah, yakni ruas Wuasa-Alitupu sepanjang 4,2 km dengan estimasi biaya Rp8,4 miliar untuk konektivitas pembangunan jalan pertanian sentra padi dan jagung.
Selain itu, Kabupaten Poso juga mendapatkan DAK 2023 untuk 1 usulan pembangunan jalan dengan panjang 6.7 km dan total biaya Rp15,09 miliar.(TM-02)
Discussion about this post