Aksi Demo Mahasiswa Di Ambon, Sebut Papua Barat Dianeksasi Indonesia

Ambon, TM. – Memperingati 58 tahun Papua Barat bergabung dengan Indonesia, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Forum Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), menggelar aksi demo di Bundaran Tugu Leimena, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Sabtu (1/5/2021), pukul 10.00 Wit.

Aksi para mahasiswa yang berdiri di sekitar tugu sambil berorasi dan membentangkan spanduk dan pamflet ini dikawal ketat puluhan aparat TNI/Polri.

Spanduk itu bertuliskan “58 Tahun Aneksasi Bangsa West Papua dan Berikan Hak Menentukan Nasib s Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa Papua Barat”. Selain itu, sejumlah pamflet bertuliskan tuntutan mereka.

Mereka menyebutkan, sejak 01 Mei 1963-2021 merupakan hari Anekasis bagi Bangsa Papua Barat. Karena secara konstitusional, keberadaan Indonesia di Tanah Papua Barat adalah illegal dan telah menerapkan praktek-praktek kolonialisme.

“Hari ini tepatnya tanggal 1 Mei merupakan hari Aneksasi bagi bangsa Papua Barat yang ke-58. Keberadaan Indonesia di tanah Papua adalah Ilegal,” Ucap Korlap aksi, Herman Giban.

Dijelaskan, sejak 1 Desember 1961 di Holandia (Jayapura), keberadaan Negara Papua Barat telah diakui oleh pemerintah Belanda . Untuk itu mereka mendesak agar Papua Barat diberikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Mereka juga menyatakan, berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua Barat. Hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahan-perusahan Multi Nasional Coorporation (MNC) milik negara.

Selain itu, terjadi pembungkaman terhadap ruang demokrasi yang semakin nyata, dilakukan oleh aparat TNI/Polri dengan melarang kebebasan berekspresi bagi Rakyat Papua Barat didepan umum, serta penangkapan dan penganiayaan terhadap aktivis perjuangan.

“Kami mendesak untuk menutup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahan MNC. Menjamin kebebasan jurnalis di Papua. Bebaskan seluruh tahanan politik,” tegasnya.
Pendemo juga menuntut Pemerintah Indonesia menarik pernyataan bahwa KKB adalah teroris.

“Rakyat Papua bukan separatis dan KKB bukan teroris, untuk itu pemerintah harus menarik pernyataan bahwa KKB bukan teroris,” teriak mereka.

Aksi yang berada dibawah tanggungjawab Afred Mote ini berlangsung sekitar satu jam dan berakhir dengan aman.(TM-02)