AMBON, TM.– Gubernur Maluku memastikan persoalan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah ini akan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Evaluasi menyeluruh sedang dilakukan untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Maluku.
Hal itu disampaikan Gubernur usai meresmikan kantor baru Kadin Maluku di kawasan Islamic Center Ambon, Kamis (25/9/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga dampak sosial ekonomi, sehingga hasilnya bisa menjadi dasar kebijakan yang lebih komprehensif.
“Pemerintah daerah harus melihat masalah MBG secara objektif dan menyeluruh. Evaluasi ini penting agar setiap langkah yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Maluku,” tegasnya.
Gubernur menambahkan, masalah MBG yang terjadi di beberapa daerah, seperti Tual, Maluku Barat Daya (MBD), dan Kota Ambon, akan ditindaklanjuti dengan pengawasan langsung terhadap penyedia makanan bergizi.
“Pemerintah akan turun langsung melihat dapur-dapur yang menyiapkan makanan bergizi tersebut,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa persoalan yang muncul tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan program MBG.
“Kalau ada kasus di beberapa daerah, itu jangan digeneralisasi. Program ini harus dievaluasi agar lebih efektif ke depan, bukan dihentikan,” jelas mantan anggota DPR RI tersebut.
Menurutnya, MBG merupakan program penting yang patut didukung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan jadikan MBG ini sebagai masalah. Dari masalah yang ada, kita jadikan bahan evaluasi agar program semakin baik,” tambahnya.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya maksimal mencari solusi tanpa menimbulkan dampak negatif.
“Kalau dipaksakan untuk menghentikan program pemerintah ini, saya tidak setuju,” pungkasnya.(TM-04)
