AMBON, TM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala, menyampaikan apresiasi atas capaian satu tahun kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Wakil Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Sangkala kepada awak media di Ambon, Senin (23/2). Ia menilai sejumlah indikator makro ekonomi daerah menunjukkan tren positif selama satu tahun terakhir.
“Yang pertama, DPRD menyampaikan apresiasi atas capaian satu tahun. Harus kita akui bahwa target makro ekonomi kita cukup baik. Kemudian juga banyak pencapaian seperti penurunan angka kemiskinan, serta program-program PSN dan program nasional pemerintahan Prabowo juga berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Hendrik,” ujar Sangkala.
Menurut dia, pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN) serta sinkronisasi dengan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan pembangunan di Maluku.
Meski memberikan apresiasi, Sangkala menegaskan DPRD tidak akan berhenti pada pujian semata. Fungsi pengawasan, kata dia, tetap dijalankan agar roda pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Apalagi, Gubernur baru saja melakukan perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja aparatur serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita patut mensyukuri, tetapi tetap akan terus mengawal agar pemerintahan ini bisa berjalan efektif. Mudah-mudahan birokrasinya bisa bekerja lebih efisien, efektif, dan memenuhi target RPJMD yang sudah ditetapkan bersama DPRD,” kata dia.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah. Semangat kebersamaan, persaudaraan, serta jaminan keamanan dan ketertiban, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.
Di sisi lain, DPRD Maluku disebut terus merespons sejumlah agenda strategis daerah. Salah satunya percepatan pembahasan revisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, serta penguatan kelembagaan guna mendukung efisiensi pemerintahan.
“Banyak perda yang sedang kita percepat dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan, termasuk mendukung kepentingan Gubernur untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya,” ujarnya.
Terkait rencana Pemerintah Provinsi Maluku untuk memohon pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Sangkala menegaskan DPRD pada prinsipnya memberikan dukungan.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pembiayaan pembangunan daerah, termasuk yang akan diakomodasi dalam APBD 2026.
“Kita masih menunggu, tim pemerintah sementara bernegosiasi dengan PT SMI. Kita tunggu hasilnya seperti apa, tetapi dewan mendukung,” pungkasnya. (TM-02)
