Kamis, 19 November 2026 11:23 WIT

Data Jalan Tak Sinkron, Rovik Desak Dinas PU Maluku Benahi Perencanaan

AMBON, TM – Ketidaksinkronan data dan perencanaan pembangunan jalan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi perhatian Komisi III DPRD Maluku.

Persoalan ini dinilai dapat menghambat pengusulan program hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah.

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afifudin, mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku segera memperkuat koordinasi dengan seluruh Dinas PU kabupaten/kota dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku melalui rapat koordinasi teknis (rakornis).

Kata Rovik, usulan tersebut juga telah disampaikan dalam rapat kerja Komisi III bersama BPJN Maluku pada Rabu (18/11/2026) kemarin.

Menurutnya, selama ini usulan pembangunan jalan lebih banyak berangkat dari kebutuhan pemerintah kabupaten/kota. Namun, perencanaan tersebut harus disinkronkan dengan pemerintah provinsi dan BPJN agar memenuhi standar teknis serta sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ia menilai, perbedaan data dan dokumen perencanaan antarlembaga perlu segera diselesaikan agar tidak menjadi kendala ketika program pembangunan memasuki tahap pelaksanaan.

“Dalam rapat kemarin saya sudah sampaikan. Jadi perlu ada rakor teknis yang dimediasi Dinas PU Provinsi dan kabupaten/kota serta melibatkan Balai. Yang harus didiskusikan adalah perencanaan, sehingga standar-standar perencanaannya bisa disesuaikan dan ketika dieksekusi tidak menimbulkan masalah,” kata Rovik, Kamis (19/11/2026).

Ia berharap usulan tersebut diteruskan kepada Plt Kepala BPJN Maluku untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi. Selain persoalan perencanaan, Rovik juga mendukung alokasi anggaran untuk pengurusan izin akses jalan yang melintasi kawasan hutan lindung.

Kelengkapan perizinan penting agar pembangunan jalan dapat diperjuangkan melalui berbagai skema pendanaan. Rovik juga menekankan agar pembangunan ruas jalan, termasuk di Kota Ambon, benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak terhambat oleh kepentingan kelompok tertentu.

“Prinsipnya, kami mendukung pembangunan ruas jalan. Yang paling penting, jalan-jalan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang menghalangi pembangunan yang sementara dilakukan,” tegasnya.

Dalam rapat kemarin, lanjut Rovik, Plt Kepala BPJN Maluku mengakui sinkronisasi data dan perencanaan menjadi persoalan penting yang perlu dibenahi bersama.

Sebagaimana disampaikan, Maluku membutuhkan satu sistem jaringan jalan yang terintegrasi. Ketersediaan data saja tidak cukup apabila informasi yang dimiliki masing-masing instansi tidak sesuai dengan dokumen perencanaan maupun kondisi faktual di lapangan.

“Jadi mereka sepakat, dan itu juga menjadi perhatian besar bagi Balai. Maluku harus memiliki satu sistem jaringan jalan. Data itu sangat penting. Bukan hanya datanya tersedia, tetapi juga harus sinkron,” tandasnya.

Memuat komentar...