AMBON, TM – Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bepergian ke luar daerah dalam beberapa waktu ke depan.
Larangan tersebut disampaikan Benhur untuk mendukung percepatan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027.
Benhur menegaskan, DPRD Maluku harus bersikap tegas terhadap seluruh pimpinan OPD selama proses pembahasan anggaran berlangsung. Hal ini diperlukan agar pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku dapat berjalan efektif dan selesai tepat waktu.
Baca Berita Lainnya:
“Mengingat waktu yang sangat terbatas dan singkat, diharapkan pimpinan OPD tidak bepergian ke luar daerah. Sehingga pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku dapat berjalan efektif,” kata Benhur kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (19/11).
Menurut Benhur, terdapat banyak persoalan pembangunan yang membutuhkan penjelasan langsung dari pemerintah daerah, terutama masing-masing OPD sesuai bidang tugasnya.
Penjelasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap program pembangunan yang direncanakan pada 2027 benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa pembahasan anggaran harus mengutamakan kepentingan rakyat melalui program-program prioritas pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Karena itu, Benhur meminta seluruh OPD mempersiapkan data dan dokumen pendukung secara lengkap sebelum mengikuti pembahasan bersama Banggar DPRD Maluku dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kesiapan OPD sebagai pelaksana kegiatan sangat penting agar setiap program dan alokasi anggaran yang dibahas memiliki dasar perencanaan yang jelas serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Benhur berharap keterlibatan aktif seluruh jajaran pemerintah daerah dapat memperlancar pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, sehingga proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di Maluku dapat berjalan sesuai jadwal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (TM-02)















