Kamis, 19 November 2026 11:37 WIT

Pemprov Maluku Keluar dari Zona Merah, MCSP KPK 2025 Masuk Zona Hijau

AMBON, TM – Pemerintah Provinsi Maluku berhasil keluar dari Zona Merah atau Zona Rentan dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK 2025 dan kini masuk Zona Hijau atau Zona Terjaga.

Perubahan status ini menandai perbaikan tata kelola pemerintahan Pemprov Maluku yang sebelumnya selama beberapa tahun berada di zona rentan.

Capaian tersebut diklaim sebagai hasil pembenahan birokrasi, penguatan pengawasan, serta upaya pencegahan korupsi di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menjelaskan, penilaian MCSP KPK mencakup delapan area strategis, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Capaian tersebut menunjukkan langkah pembenahan pemerintahan mulai berjalan pada arah yang tepat,” kata Hendrik, Rabu (18/11/2026).

Meski begitu, Hendrik menegaskan, tata kelola yang baik tidak cukup hanya diukur melalui capaian penilaian, melainkan harus tercermin dalam integritas aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hendrik juga mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah berkontribusi dalam memenuhi indikator penilaian MCSP KPK.

Ia meminta capaian tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki regulasi, serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

“Perbaikan tata kelola tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui integritas dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurut Hendrik,, keberhasilan menembus Zona Hijau harus diikuti dengan konsistensi pembenahan agar transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi tidak berhenti pada penilaian, tetapi menjadi praktik nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Artinya, zona Hijau harus dibuktikan melalui praktik pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, bukan sekadar capaian penilaian,” tandasnya.

Memuat komentar...