AMBON, TM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan, tak akan melindungi pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hendrik mempersilakan aparat penegak hukum mengambil tindakan apabila praktik penyimpangan masih terjadi setelah peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan usai menghadiri pertemuan KPK dengan jajaran Pemerintah Daerah Maluku-Maluku Utara di Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Penegasan tersebut disampaikan menyusul evaluasi KPK terhadap sejumlah sektor rawan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Area yang menjadi perhatian meliputi pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana hibah, serta potensi konflik kepentingan dan afiliasi.
Baca Berita Lainnya:
Hendrik menyebut evaluasi KPK harus menjadi peringatan dini bagi seluruh jajaran Pemprov Maluku untuk membenahi tata kelola keuangan daerah, terutama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Kami berterima kasih sebagai pemerintah, karena justru kegiatan begini memberi sekaligus evaluasi dan menyadarkan kita bahwa prinsip pengelolaan keuangan daerah itu harus transparan dan akuntabel,” kata Hendrik.
Ia juga menegaskan, seluruh proses penyaluran anggaran, termasuk pokir dan hibah, harus berjalan sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan maupun kepentingan pribadi yang mencederai pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sudah meminta KPK kembali melakukan peninjauan pada 2027 untuk memastikan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di Maluku,” terangnya.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar menjalankan tugas sejalan dengan visi pemerintahan yang bersih. Peringatan KPK, menurutnya, tidak boleh sekadar menjadi catatan evaluasi tanpa perubahan nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Hendrik bahkan menegaskan, apabila setelah peringatan tersebut masih ditemukan pelanggaran, ia tidak akan menghalangi proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
“Setelah sudah ada warning system ini, kalau ke depan masih ada lagi yang melakukan pelanggaran, silakan saja lakukan penindakan. Tidak ada toleransi dan tidak ada niat untuk melindungi, termasuk siapa pun juga dia,” tandasnya.















