Ambon, TM. – DPRD Provinsi Maluku mendesak PT Pertamina untuk segera menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Buru dan Buru Selatan (Bursel).
Permintaan ini disampaikan setelah ditemukannya pengurangan kuota BBM yang memicu kelangkaan di dua wilayah tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Maluku, Ari Sahertian, mengungkapkan bahwa keluhan soal keterbatasan BBM disampaikan langsung oleh warga saat kunjungan kerja dewan ke Buru Selatan.
“Kami minta Pertamina menambah kuota BBM untuk Buru dan Bursel. Ini bukan sekadar laporan, tapi keluhan nyata dari masyarakat yang kami temui langsung di lapangan,” kata Sahertian kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (21/5/2025).
Sahertian menjelaskan bahwa kekurangan BBM tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga menyulitkan petani serta pelaku usaha kecil yang sangat tergantung pada pasokan energi tersebut.
“BBM adalah kebutuhan vital bagi berbagai sektor. Kami sudah rapat dengan pengusaha minyak di Bursel, dan DPRD berkomitmen memperjuangkan penambahan kuota ini,” tegasnya.
Selain persoalan BBM, DPRD Maluku juga menyoroti persoalan elektrifikasi di wilayah Bursel. Sahertian menyebut masih ada enam desa yang hingga kini belum teraliri listrik.
“Kami mendesak PLN untuk segera merealisasikan komitmen mereka. Jangan hanya sekadar janji. Warga di enam desa tersebut juga berhak mendapatkan akses listrik,” ujarnya.
Menurutnya, janji PLN bahwa seluruh desa di Maluku akan teraliri listrik hingga tahun 2026 harus diikuti dengan tindakan konkret dan terukur.
“Kalau dibilang targetnya 2026 semua desa berlistrik, maka dari sekarang harus diprioritaskan. Jangan sampai ada masyarakat yang terus hidup dalam gelap,” tambahnya.
DPRD Maluku berharap Pertamina dan PLN segera merespons tuntutan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat di wilayah-wilayah kepulauan.(TM-02)
