Ambon, TM.— Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan VI, Welem Kurnala, menyoroti persoalan mendasar yang hingga kini masih dihadapi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (10/9/2025), Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku itu menyebut akses air bersih, ketersediaan listrik, serta kondisi perumahan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
“Hasil reses di Aru menunjukkan banyak rumah warga, khususnya di pedesaan, yang tidak layak huni. Kondisi ini membutuhkan perhatian dan penanganan serius, baik dari Pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah kabupaten melalui kebijakan konkret,” ujar Kurnala.
Menurutnya, keterbatasan anggaran desa menjadi kendala utama dalam memperbaiki rumah-rumah warga. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dinilai tidak cukup untuk membiayai renovasi. Karena itu, ia mendorong keterlibatan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Program perumahan dari Kementerian PUPR harus menjangkau daerah terpencil seperti Aru, agar masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak,” tegasnya.
Kurnala juga menekankan pentingnya pendataan menyeluruh terkait jumlah rumah tidak layak huni di Maluku. Dengan basis data yang jelas, intervensi program perumahan dapat lebih tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten dapat bersinergi dengan pemerintah pusat agar permasalahan dasar masyarakat Aru, mulai dari air bersih, listrik, hingga perumahan, bisa ditangani secara berkelanjutan.(TM-02)
