Ambon, TM — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alan Lohy, menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), khususnya kawasan Waru, Trans Seram (TNS), dan Waipia.
Hal itu disampaikan Alan kepada wartawan di ruang Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Kamis (8/1/2026), usai melakukan kegiatan reses di dapil Malteng beberapa waktu lalu.
Menurut Alan, banjir yang hampir terjadi setiap tahun tersebut disebabkan oleh luapan Kali Tone. Karena itu, dibutuhkan penanganan serius berupa pembangunan dam pengalihan aliran sungai serta normalisasi kali.
“Lokasi sudah kami lihat langsung. Daerah Waru, TNS, dan Waipia memang sangat terdampak banjir dari Kali Tone. Ini butuh dam untuk pengalihan kali dan normalisasi sungai. Itu yang paling penting,” ujar Alan.
Ia mengatakan, hasil reses tersebut akan segera disampaikan kepada Dinas PU dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk ditindaklanjuti.
Selain persoalan banjir, Alan mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat di wilayah tersebut relatif tidak terlalu banyak. Namun, masyarakat juga menyoroti penurunan kondisi ekonomi, kebutuhan jaminan kesehatan, serta program rumah subsidi.
“Masih banyak rumah kumuh yang perlu diselesaikan. Rumah subsidi menjadi kebutuhan utama masyarakat di sana,” jelasnya.
Terkait aspirasi untuk tahun anggaran 2026, Alan menyebutkan sebagian usulan kemungkinan baru dapat dikondisikan pada tahun anggaran berikutnya, mengingat keterbatasan serapan program pokok-pokok pikiran (pokir).
Ia juga mengungkapkan adanya aspirasi lain dari masyarakat, seperti pembangunan jalan di Messa TNS dan Tana Nahu, serta keluhan warga Desa Way terkait kondisi jalan yang rusak. Sementara itu, masyarakat di Hatu, Pulau Ambon, mengusulkan pembangunan talud penahan ombak.
“Yang paling signifikan tetap dampak banjir dari Kali Tone. Beberapa kampung di situ terdampak parah dan ini memang bencana tahunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah menggelar rapat dan menyampaikan aspirasi tersebut secara lisan kepada BWS Maluku agar dapat dimasukkan dalam master plan pembangunan dam.
“Respon BWS cukup baik. Mereka akan melakukan kajian dan kemungkinan turun ke lapangan. Untuk sementara, dilakukan normalisasi kali terlebih dahulu. Aspirasi ini juga sudah kami sampaikan ke kementerian di Jakarta,” pungkasnya. (TM-02)
