AMBON, TM.— Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama aliansi organisasi Cipayung Plus mendesak DPRD Provinsi Maluku, khususnya Komisi II, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Balai Taman Nasional (BTN) Manusela, Denny Rahadi. Jika perlu, mereka meminta pejabat tersebut dicopot dari jabatannya.
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor DPRD Maluku, Rabu (22/5/2025). Aksi yang dikoordinasi Eston Alamury itu menyoroti dugaan buruknya tata kelola kawasan konservasi yang menjadi bagian penting dari pelestarian lingkungan dan budaya di Maluku.
“Kami melihat indikasi kuat adanya ketidakberesan dalam pengelolaan Balai Taman Nasional Manusela. Untuk itu, Kepala Balai harus segera dievaluasi, bahkan dicopot,” ujar Eston dalam orasinya.
Senada, Fenska Batawi dari elemen Cipayung Plus menambahkan, lembaga strategis seperti BTN Manusela seharusnya berfungsi maksimal dalam menjaga lingkungan serta mendukung pelestarian budaya lokal. Ia menegaskan bahwa ketidakefektifan pengelolaan kawasan ini bisa berdampak luas pada masyarakat.
“Jika pengelolaan tidak maksimal, maka perlu ada evaluasi menyeluruh agar manfaat dari keberadaan taman nasional benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Fenska.
Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan massa aksi diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, di ruang rapat komisi. Dalam pertemuan tersebut, Irawadi menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan mahasiswa.
“Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti. Komisi II akan memanggil Kepala Balai Taman Nasional Manusela untuk dimintai klarifikasi terkait pengelolaan kawasan konservasi tersebut,” tegas Irawadi.
Ia juga meminta waktu untuk menjadwalkan pemanggilan tersebut agar proses evaluasi dapat berjalan sesuai mekanisme lembaga legislatif.
Anggota Komisi II lainnya, Hidayat Wadjo, juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk merespons tuntutan mahasiswa. Menurutnya, keberadaan BTN Manusela harus memberi manfaat nyata bagi pelestarian hutan dan masyarakat sekitar.
“Tuntutan dari adik-adik Cipayung Plus akan kami tindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Dalam dokumen tuntutan yang diserahkan kepada Komisi II, GMNI dan Cipayung Plus meminta dua hal utama, Mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk segera mencopot Denny Rahadi dari jabatan Kepala BTN Manusela, Maluku.
Kedua, mendesak pencabutan status kawasan Taman Nasional Manusela, baik sementara maupun permanen, karena dinilai tidak lagi sesuai dengan tujuan awal penetapannya.(TM-03)
