Ambon, TM .– Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath agar lebih serius memperhatikan nasib para pedagang asongan yang selama ini menggantungkan hidup di sekitar pelabuhan dan fasilitas umum.
Koordinator lapangan (Korlap) LIRA, Salim Rumakefing, menegaskan bahwa keberadaan pedagang asongan harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya pihak PT Pelni dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KASP) Yos Sudarso Ambon.
“Pedagang asongan sudah lebih dari dua bulan tidak bisa berjualan karena dicegat pihak Pelni maupun pihak lain di pelabuhan,” ujarnya dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku, Rabu (10/9/2025).
Aksi yang dimulai pukul 11.45 WIT itu diikuti sejumlah ibu-ibu pedagang asongan yang sehari-hari berjualan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Beberapa di antaranya bahkan menangis, lantaran merasa suara mereka tidak didengar oleh pemerintah daerah.
Menurut Rumakefing, pedagang asongan sering kali luput dari perhatian, padahal mereka merupakan bagian penting dari masyarakat kecil yang ikut menggerakkan roda perekonomian rakyat.
“Mereka adalah tulang punggung keluarga. Setiap hari bekerja keras demi kebutuhan sehari-hari, tapi kebijakan pemerintah belum berpihak kepada mereka,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa bila Gubernur Maluku belum memberikan kepastian terhadap nasib pedagang asongan, pihaknya bersama para pedagang akan bertahan dan tidur di Kantor Gubernur hingga ada pernyataan resmi.
Sementara itu, orator lain, Umar Leweng, menilai kondisi ekonomi saat ini semakin menekan kehidupan pedagang kecil, terlebih dengan adanya penertiban tanpa solusi atau program pemberdayaan yang jelas. Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret, mulai dari bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga penyediaan lokasi berjualan yang layak.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan kesejahteraan rakyat kecil, termasuk pedagang asongan,” tandas Umar.
LIRA Maluku berharap Pemprov segera merumuskan kebijakan yang berpihak pada pedagang kecil agar mereka tetap bisa bertahan dan tidak semakin terpinggirkan di tengah arus pembangunan.(TM-04)
