Ambon, TM — Anggota Komisi III DPRD Maluku Tengah, Franky Loupatty, meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memanfaatkan momentum Banda Heritage Festival 2025 untuk mendorong percepatan penyelesaian kebutuhan perumahan bagi warga terdampak konflik maupun bencana.
Loupatty menilai, kehadiran Menteri dari Jakarta serta Tim Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian PUPR dalam festival tersebut merupakan peluang strategis untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan mendesak masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, kami melihat festival ini bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Maluku Tengah, terutama sektor perumahan,” ujar Loupatty, Kamis (27/11), di Ambon.
Ia menyoroti persoalan perumahan pascakonflik di sejumlah kawasan, tidak hanya di Kariuw, tetapi juga desa dan negeri lain yang hingga kini belum terselesaikan.
Loupatty menegaskan, bahwa berdasarkan kesepakatan pemerintah pusat dan daerah, pembangunan kembali rumah-rumah yang terbakar atau rusak akibat konflik merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
“Beberapa waktu lalu kami sudah sampaikan dalam rapat Komisi III bahwa kebutuhan perumahan korban konflik harus segera diproses. Ada banyak daerah yang sampai hari ini belum terselesaikan,” tegasnya.
Loupatty juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi warga yang masih hidup di tenda-tenda darurat dengan risiko kesehatan yang tinggi akibat lingkungan hunian yang tidak layak.
“Hingga hari ini masih ada warga yang belum merdeka dari penderitaan, hidup di tenda dengan kondisi kesehatan yang rentan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Legislator Gerindra ini meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lebih serius melakukan lobi kepada pemerintah pusat, khususnya terkait program pembangunan rumah bagi korban konflik dan bencana alam.
“Kami berharap kehadiran tim dari Kementerian PUPR di festival ini memberi dampak nyata. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada alokasi program untuk membangun rumah korban sosial dan bencana di daerah ini,” harapnya.
Loupatty menegaskan DPRD akan terus mengawal upaya tersebut agar kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor perumahan, dapat segera dipenuhi.(TM-02)
